IBC, JAKARTA – Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait meminta para pengamat tidak memonopoli kebenaran dan memaksakan kehendak dengan pendapatnya terkait solusi pemerintah dalam menangani pandemi virus corona Covid-19.

Ia mengatakan sebaiknya para pengamat ikut membantu pemerintah dengan memberikan masukan yang konkrit dan terukur. Jika itu pun tidak bisa, diam di rumah saja, jaga diri dan keluarga, itu lebih baik, pun itu sudah sangat membantu pemerintah.

“Jangan malah memaksakan kehendak seakan-akan dia yang paling mengetahui, paling paham mengurus negara ini, bahkan terkesan asal bicara, menuduh pemerintah lari dari tanggungjawab dan tidak mau menanggung hidup rakyat karena pemerintah tak mau melakukan lockdown,” katanya.

Hal ini disampaikan Viktor terkait pendapat beberapa pengamat, seperti pengamat tata negara Refly Harun, yang menuduh pemerintah tak melakukan lockdown karena tak ingin menanggung khidupan rakyatnya.

Refly menilai, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan Jokowi tak optimal dalam menekan penyebaran corona. Sebab masyarakat yang bekerja di sektor informal mau tidak mau harus tetap bekerja demi bertahan hidup. Menurut Refly, opsi lockdown yang paling pas demi menekan wabah ini.

Menurut Viktor, Presiden Jokowi pasti punya banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang negara, sehingga keputusannya benar-benar yang terbaik. Ia menambahkan apa yang diputuskan Jokowi saat ini dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar harus dipatuhi karena itu sudah dipertimbangkan dengan matang setelah mendapat masukan dari para menteri dan para pakar di semua bidang.

“Yang terbaik saat kita bantu dukung pemerintah, mari saling mendukung, bukan memaksakan kehendak pemerintah harus pilih lockdown atau yang lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, dalam situasi seperti ini, prioritas pertama yang dilakukan pemerintah adalah nyawa dan kepentingan rakyat. Itu sebabnya, kata Viktor, prioritas pertama pemerintah adalah sarana kesehatan, alat kesehatan, dan perlindungan tenaga medis.

Ia memberi contoh bagaimana instruksi presiden secara jelas mendayagunakan semua kemampuan yang ada membangun rumah sakit darurat dan tempat isolasi di Wisma Atlet Kemayoran, Pulau Galang, dan beberapa tempat lain. Selain itu meminta percepatan suplai alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

“Untuk pencegahan ya presiden telah instruksikan dilakukan pembatasan sosial berskala besar,” ucanya.

Ia menambahkan, untuk menolong rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah, Presiden Jokowi juga telah membuat instruksi dengan menggratiskan listrik dan penundaan pembayaran kredit selama setahun bagi pekerja informal dan UMKM.

“Selain penurunan tarif listrik, sejumlah bantuan lain juga dikucurkan lewat Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, atau Kartu Pra-Kerja,” katanya.

Penulis ; AI|Editor : SD