IBC, JAKARTA – Sehubungan dengan rencana Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP), atas dasar tersebut Komnas HAM RI memberikan pernyataan sikapnya melalui keterangan tertulis resminya yang diterima IBC, Selasa 7 April 2020.

“Dari sisi waktu, rencana pengesahan tersebut tidak tepat karena sumber daya bangsa sedang berjuang mengatasi pandemi Covid-19 yang sampai 6 April 2020 telah merenggut nyawa 209 orang dan 2491 orang positif terinfeksi,” ujar Komisioner Komnas HAM RI, M. Choirul Anam, Selasa (7/4/2020).

Lebih lanjut ia menyampaikan, dari sisi proses diperlukan kajian mendalam dan partisipasi publik untuk memberikan respon atas RKUHP tersebut, sehingga presiden RI agar memberikan waktu yang memadai agar hak masyarakat untuk berpartisipasi.

“Sedangkan dari sisi subtansi, Komnas HAM RI telah menyampaikan Surat Rekomendasi No 062/TUA/IX/2019 kepada Presiden RI dan DPR RI, yang di dalamnya mengingatkan adanya pasal-pasal yang bermaslah diantaranya terkait dengan berlakunya hukum kebiasaan di masyarakat yang rawan untuk ditafsirkan secara salah,” tambah Choirul.

Komnas HAM RI juga meminta Presiden RI dan DPR RI agar memperhatikan beberapa catatan tersebut dan membuka kepada publik draft RKUHP yang terakhir sebagai bagian dari hak publik untuk tahu dan untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

“Oleh karena itu Komnas HAM meminta kepada Presiden RI dan DPR supaya rencana pengesahan RKUHP ditunda supaya pembahasan dan pengesahan RKUHP membawa perubahan yang signifikan bagi perlindungan dan penegakan HAM,” pungkasnya.

Penulis : AI|Editor : SD