IBC, Tuban – Anggota DPRD Tuban Komisi IV, Tulus Setyo Utomo, melakukan kunjungan ke Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, Senin (13/4).

Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan anggaran Dana Desa tahun 2020 diperuntukkan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penanganan Covid-19.

Untuk informasi, pemerintah pusat melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menggunakan Dana Desa (DD).

Surat Edaran Menteri Desa dan PDTT tersebut selanjutnya diteruskan melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur dan Surat Edaran Bupati Tuban.

Terkait kunjungannya tersebut, Tulus menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 di Desa Kedungsoko sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Ia menjelaskan, penanganan Covid-19 di Kedungsoko selama ini sudah berjalan sesuai dengan anjuran pemerintah. “Desa Kedungsoko sudah membuat 300 biji masker untuk lembaga desa, penyemprotan disinfektan tiap rumah dan fasilitas umum seminggu sekali,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Tulus, Pemerintah Desa Kedungsoko juga sudah melakukan identifikasi dan menyiapkan ruang observasi bagi pendatang dari zona merah.

“Pemdes juga sudah melakukan sosialisasi keliling dengan mobil, dalam pencegahan Covid-19 kesiapannya sudah bagus dan perlu ditingkatkan,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban tersebut.

Soal penggunaan anggaran DD untuk penanganan Covid-19, Tulus menuturkan bahwa Pemdes Kedungsoko masih menggunakan anggaran darurat bencana.

“Kedungsoko masing menggunakan anggaran darurat bencana,” ucap Sekretaris PDI Perjuangan Tuban itu.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Tuban, Miyadi, menjelaskan bahwa SE Mendes PDTT menegaskan tentang anggaran Dana Desa tahun 2020 ini hanya diperuntukkan untuk program PKTD dan penanganan Covid-19.

Oleh sebab itu, Ia meminta agar Kepala Desa di Kabupaten Tuban untuk mengagarkan program PKTD. Harapannya, hal itu dapat membantu masyarakat miskin agar dapat bekerja menjadi pekerja harian.

“Dana Desa yang sudah dicairkan minimal dianggarkan untuk pengupahan, yang lain baru bahan. Artinya, minimal tidak kurang dari 30 persen,” tukasnya.

Miyadi menyadari bahwa sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan desa maupun kecamatan belum dapat memahami sepenuhnya SE tersebut. Maka dari itu, lanjut dia, ada beberapa hal yang harus direvisi.

“Mereka masih banyak yang tanya, Pak ini Juknisnya mana? Pak ini acuan untuk menyusun anggaran mana? Akhirnya direvisi dan sudah diedarkan kembali,” tandasnya.

Miyadi menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda), mewajibkan agar pemerintah desa menyediakan tempat isolasi untuk penanganan Covid-19.

“Karena memang SE dari Menteri Desa sudah menyarankan anggaran DD untuk PKTD dan penanganan serta pencegahan Covid-19 tingkat desa, termasuk menyediakan tempat isolasi tersebut,” katanya.

Miyadi menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan kepada kecamatan untuk mendampingi desa, dari proses penganggaran hingga pengawasan. Selain itu, dia juga sudah memerintahkan Anggota DPRD Tuban untuk melakukan kunjungan ke desa-desa.

“Setiap anggota dewan akan datang ke desa-desa untuk memastikan anggaran Dana Desa untuk PKTD dan pencegahan Covid-19 dengan adanya Gugus Tugas tingkat desa,” tuturnya.

Penulis: MH | Editor: HK