IBC, TALIABU – Juru Bicara Fraksi Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, Amril Yusril Angkasa, kini merasa geram dengan pernyataan Sekertaris Daerah (Sekda), yang mengatakan pergeseran anggaran senilai Rp 35 Miliyar terkait pencegahan dan penagangan Covid-19 di Taliabu, tidak perlu persetujuan DPRD.

Hal ini, sesuai ungkapan Amril, bahwa dirinya merasa sesal stagmen Salim Ganiru (Sekda Pulau Taliabu), yang menurutnya tidak paham bahkan hanya setengah membaca Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) dan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) no 20 Tahun 2020.

“Perlu anda ketahui Pak Sekda, Permendagri menjelaskan terkait pengalihan anggaran untuk pandemi Covid-19, tapi bukan berarti tidak perlu persetujuan DPRD, di Permendagri hanya menjelaskan percepatan anggaran untuk memerangi dampak ekonomi karena Pandemi Covid-19 tersebut, tapi tidak djelaskan bahwa tidak perlu persetujuan DPRD terkait pengalihan anggaran untuk pandemik Corona Virus Desiase (Covid-19),” tegas Amril Yusril Angkasa menyentil pernyataan Sekda Taliabu pada IBC Biro Taliabu, Selasa (14/4/2020).

Amril menegaskan Sekertaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tidak memahami regulasi yabg mengatur hal tersebut, serta menekankan bahwa Negara kita berdasarkan Hukum.

“Kita ini negara hukum, semua tindakan berdasar UUD 1945 dan sudah jelas asas otonom,” tegasnya

Dirinya menjelaskan sudah seharusnya Salim Ganiru (Sekda Pultab – red), harus banyak membaca terkait aturan tersebut, agar tidak mengeluarkan statement

“Jadi Pak Sekda jangan lagi mengeluarkan statement yang nanti membuat Pak Sekda membaca sampai kosong di tengah,” jelas Amril sambil menyentil pernyataan Sekda

Selain itu, dengan kajian hak imunitas DPRD, Amril mempertanyakan sikap teman-teman DPRD yang tidak bersuara terkait masalah ini.

“Ketika Sekda mengeluarkan statement yang keliru, tidak ada yg berani basuara, padahal sudah jelas DPRD di berikan hak imunitas,” tutupnya

Penulis : Havid|Editor : YES