IBC, JAKARTA – Terbitnya surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditandatangani oleh seorang Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra, ditujukan kepada camat seluruh Indonesia, terkait kerjasama sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19 tertanggal 1 April 2020, telah menimbulkan persepsi negatif diberbagai kalangan masyarakat Indonesia. Apalagi hal itu diperkuat oleh pernyataan Ombudsman RI yang menyatakan, bahwa perbuatan Andi Taufan merupakan tindakan maladministrasi.

Pun perbuatan Staf Khusus Presiden tersebut juga mendapatkan tanggapan keras dari berbagai kelompok relawan Jokowi, salah satunya, Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas-Jokowi). Pasalnya, menurut Ketua Departemen Milenial, Kornas-Jokowi, Muhammad Agus Safar, hal itu tidak pantas dilakukan oleh seorang staf, sekalipun ia sebagai staf khusus presiden.

“Ya menurut kami itu tidak pantas, apalagi cuma staf ya… Ya namanya juga staf, harusnya tahu batasan tugas pokok dan fungsinya yang hanya sebatas seorang staf,” tegas Safar melalui keterangan tertulis resminya kepada media, Selasa (14/4/2020).

Apalagi lanjut Safar, perbuatan Andi Taufan dianggap Ombudsman RI telah melakukan praktek maladministrasi, “jadi saya kira jelas dimana letak kekeliruannya,” sambung mantan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia (IMTSI) ini.

Safar juga menyesalkan atas perbuatan Andi Tuufan yang telah mencoreng lembaga resmi negara, dan kewibawaan kepala negara. “Saya kira apa yang dilakukan saudara Andi Taufan sangat mencoreng wajah lembaga negara, apalagi staf khusus presiden di bawah langsung kepala negara, jadi secara otomatis kewibawaan kepala negara ikut tercoreng,” papar pria asal Sulawesi Tenggara ini.

Namun dalam pernyataannya, pria asal Sulawesi Tenggara ini tidak mempersoalkan niatan atas dasar kemanusiaan seperti yang dimaksudkan Staf Khusus Presiden tersebut. Melainkan, keputusan untuk melibatkan perusahaan milik pribadi adalah hal yang sudah pasti mengundang resistensi besar, terlebih lagi dalam kondisi pandemi COVID-19.

“Apapun alasannya, wajar jika melahirkan kritik. PT Amartha Mikro Fintek adalah milik Andi Taufan. Sehingga wajar kalau ada yang bertanya kok perusahaan itu bisa dipilih ya? Apalagi Relawan Desa Lawan COVID-19 adalah program yang diinisiasi oleh lintas kementerian. Masih banyak Lembaga negara lain yang dapat dilibatkan untuk ini, tentu dengan struktural yang lebih mumpuni,” tutur dia.

Misalnya lajutnya dia, Kesbangpol di tiap Kabupaten/Kota, atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang langsung berkoordinasi dengan seluruh desa.

Lebih jauh pihaknya menilai, bahwa tindakan Andi Taufan tersebut patut diduga syarat konflik kepentingan dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

“Selain itu, Ombudsman juga sudah menyatakan bahwa surat Andi Taufan itu merupakan maladministrasi. Jadi dengan hormat kami minta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi atau bahkan membubarkan Staf Khusus Milenial. Tugas mereka adalah membantu kerja presiden bukan malah bikin gaduh,” tutupnya.

Seperti dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (14/4/2020), bahwa menurut Anggota Ombudsman RI Alvin Lie, Andi Taufan tak berwenang membuat surat keluar atau surat edaran seperti surat bagi para camat tersebut. Ia mengatakan, tugas stafsus semestinya mencari informasi untuk disampaikan kepada presiden.

Penulis : APG|Editor : SD