IBC, TALIABU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu Salim Ganiru mengutuk keras dan menyesali pernyataan yang dikeluarkan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Pembaharuan (FP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Amrin Yusril.

“Saya mengutuk keras dan menyesali pernyataan Amrin Yusril yang menyatakan bahwa saya gagal fokus dan setengah-setengah membaca Permenkeu dan Permendagri No 20 Tahun 2020,” katanya kepada IBC Biro Taliabu di kantornya, Rabu (15/4/2020).

Salim menyampaikan letak penyesalannya terhadap pernyataan Amrin Yusril tersebut, pasalnya Salim Ganiru (Sekda – red), mengungkapkan pesannya kepada Jubir Fraksi Pembaharuan, agar tidak asal berkomentar.

“Sebenarnya siapa yang gagal fokus toh yang tidak memahami aturan, sudah jelas sudah jelas dikatakan di peraturan pemerintah No 1 Tahun 2020 tentang stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Penanganan Pandemik Covid-19, itu yang pertama, dan yang kedua ada dasarnya Permendagri No 20 Tahun 2020 Pasal 4 dan instruksi Mendagri No 1 Tahun 2020, kemudian kemarin tanggal 8 kita juga lewat teleconference dengan Kemendagri tanggal 8 Tahun 2020 di Ternate tentang refocusing dan realokasi anggaran,” ungkap Salim yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pulau Taliabu.

Selanjutnya Salim menambahkan kami juga ada konsultasi ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

“Jadi kalau dia (Amrin, Jubir FP – red), bilang gagal, dimana gagal fokus nya dan saya terang katakan, kalau tidak tau jangan komentar, kalau tidak mengerti jangan komentar, dari pada komentar setengah-setengah, dan saya menyesalkan atas pernyataan ini,” sambungnya

Terkait mengapa tidak adanya pembahasan anggaran bersama DPRD, Salim menegaskan DPRD itu hanya mengetahui.

“Bukan soal tidak dibutuhkan, dipoin keenam itu dijelaskan seperti ini, setelah TAPD sudah membahas, diberitahukan, kan hanya diberitahukan saja tidak perlu persetujuan, dan DPRD itu hanya mengetahui diberi pemberitahuan, tali tidak ada pembahasan, jadi kalau dia tidak mengerti jangan komentar gitu,” tegasnya.

Selain itu, Salim juga mengungkapkan agar Jubir FP perlu belajar terkait hal emergency (kedaruratan)..

“Iya, ini kan hal yang kedaruratan, emergency, dia harus belajar itu, dia harus banyak belajar, kasihan saya rasa kasihan sekali, inikan soal emergency, kedaruratan, UU Darurat, apalagi sudah menjadi bencana nasional, jadi sekali saya sangat menyesalkan sikap seperti itu, kalau tidak tau lebih baik dia tanya jangan komentar sembarang kalau tong kosong nyaring bunyinya,” ungkapnya..

Disisi lain, salim menjelaskan terkait anggaran Covid-19 sebesar Rp 35 Miliyar diperuntukkan pada tiga aspek.

“Ada tiga aspek kan, aspek pertama itu masalah pencegahan, pencegahan itu dari pihak kesehatan, kemudian ada sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD, kemudian ada GPS, GPS inikan berupa bantuan, artinya nanti diberikan oleh pemerintah daerah berupa bantuan pangan, kemudian ada hal-hal lain, kalau yang itu kita fokus Pemerintah Daerah dua hal itu saja, artinya implikasi dampak,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, untuk tiga bulan ini masyarakat akan diberikan bantuan terkait pandemik Covid-19 berupa sembako.

“Sikap kita tiga bulan ini kita berikan mereka beras sekitar 20kg per’keluarga, entah mungkin nanti ada sembako lain, tapi nanti kita lihat kondisinya, apakah itu dalm bentuk tunai ataupun yang lain,” tutup Salim Ganiru.

Sebagai landasan aturan tentang h ini, Baca:

  1. Permendagri No 20 Tahun 2020
  2. Peraturan Pemerintah
    Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
    tentangKebijakan Keuangan Negara DanStabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
    Corona Wrus Desiase (Covid-19) Dan/atauDalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang MembahayakanPerekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
  3. Tersirat dalam instruksi Mendagri No 1 Tahun 2020, ditambah dengan pengarahan Mendagri pada saat Vidio confrence dengan seluruh Kepala Daerah tentang percepatan Anggaran penanganan Covid melalui Refocusing dan Realokasi
  4. Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/ KMK.07/2020. (Tentang Percepatan Dan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020
    Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat DanPerekonomian Nasional)

Perlu diketahui Juru Bicara (Jubir) Fraksi Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, Amrin Yusril Angkasa, mengatakan bahwa Sekda Taliabu gagal fokus dan setengah-setengah membaca Permenkeu dan Permendagri No 20 Tahun 2020, pasalnya Dr. Salim Ganiru (Sekda Taliabu) mengutuk keras dan menyesali pernyataannya yang dikeluarkan oleh Jubir FP tersebut.

Hal tersebut awalnya, Amrin (Jubir Fraksi Pembaharuan DPRD Taliabu – red) mengutip pernyataan Sekda bahwa pembahasan pergeseran anggaran sebesar Rp 35 Miliyar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Taliabu, tidak perlu persetujuan DPRD, (dikutip tulisan yang dilansir Media Malut Post beberapa hari lalu).

Penulis : Havid|Editor : YES