IBC, JAKARTA – Saat Virus Corona dicanangkan oleh WHO sebagai wabah dunia, semua negara di dunia berupaya mengantisipasi penyebaran virus mematikan tersebut, dari mengkarantina wilayah, anjuran mencuci tangan, melarang tidak berkumpul, menyemprot disinfektan, hingga menggunakan masker.

Tahapan protokol kesehatan itu telah dilalui, masyarakat semakin sadar, bahwa hanya dengan cara itu melawan COVID-19 yang belum ditemukan vaksinnya tersebut. Namun disisi lainnya, kini ancaman dunia memasuki tahapan baru, yakni, adanya krisis atau kerawanan pangan!

Oleh karena itu, untuk menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta kepada perusahaan Badan Milik Negara (BUMN) untuk membuka lawan persawahan baru sebagai bentuk antisipasi ancaman krisis pangan dampak pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat terbatas (Ratas) tentang lanjutan pembahasan antisipasi kebutuhan bahan pokok di Istana Bogor, beberapa saat yang lalu.

Langkah Presiden Jokowi tersebut mendapatkan dukungan dari Masyarakat Pemerhati Pangan Indonesia (MAPPAN-Indonesia) melalui Ketua Umumnya, Wignyo Prasetyo, menurut dia hal itu adalah langkah yang cukup strategis dalam menghadapi dampak COVID-19.

“Itu sangat sejalan dengan adanya defisit bahan pokok di tengah pandemi Corona,” ujar Wignyo dalam keterangannya kepada media melalui aplikasi Zoom, Kamis, (30/4/2020).

Baca Juga :

Pandemi yang berhasil mengguncang tatanan sosial ekonomi dan sosial politik ini juga lanjut Wignyo, maka instruksi presiden untuk membuka lahan sawah baru merupakan langkah yang tepat dan matang sebagai antisipasi dampak wabah Virus Corona. “Saya kira itu langkah yang tepat, pemikiran yang matang untuk mengantisipasi kerawanan pangan,” terangnya.

Sebab sambung Wignyo, dampak pandemi yang panjang akan menimbulkan kerawanan pangan dalam waktu yang cukup panjang. “Jadi, itu juga untuk menjamin ketahanan pangan, mengingat situasi global akan menyulitkan untuk impor,” imbuh Wignyo yang organisasinya juga tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita (KPN) ini.

Selain itu juga ia menyarankan kepada pemerintah, bahwa lahan sawah yang baru nanti sebaiknya merupakan lahan basah atau rawa, bukan lahan gambut yang mengkhawatirkan selama ini. Sehingga sambungnya, tidak merubah fungsinya sebagai tangkapan air.

Selanjutnya>>>