IBC, TALIABU – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Muhaimin Syaarif dalam waktu dekat akan mengadakan kunjungan kerjanya (kunker) ke PT. Adidaya Tangguh (ADT) di Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam kunjungannya tersebut, pertama akan melakukan pemeriksaan Standar Operasi Prosedur (SOP) diinternal PT. Adt terkait protokoler kesehatan, yang kedua tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mutasi tenaga lokal tanpa pertimbangan hukum yang berlaku.

“Tentunya akan turun kepihak pertambangan untuk mengecek protokoler kesehatan terkait Covid-19, jangan sampai mereka tidak melaksanakan hal itu,” ujar Muhaimin kepada IBC Biro Taliabu, Kamis (7/5/2020).

Muhaimin menegaskan, bahwa pihak tambang untuk tidak melakukan PHK pada tenaga pekerja lokal tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku.

“Saya hanya ingatkan mereka (Pihak PT. Adt – red), kalau ada 1 orang di PHK maka 100 orang pekerja China saya pulangkan, 2 orang pekerja lokal dipulangkan, maka saya akan evaluasi dua ratus orang pekerja China, dan kalau PHK tenaga lokal setidaknya berhadapan dengan pengadilan rakyat sekecil-kecilnya saya sebagai perwakilan rakyat,” tegasnya.

Membidangi soal pertambangan, juga sebagai Ketua Komisi III Provinsi Maluku Utara, Dapil Kabupaten Pulau Taliabu, tentunya akan mempresure masalah yang ada lada daerahnya.

“Saya membidangi pertambangan, dan sehari-dua saya akan tinjau mainkemnya, saya akan turun langsung ke tambang, hanya DPRD yang tambang tidak kasih naik lalu mereka tidak mengamuk, DPRD kong mau minta izin di tambang,” ucap Muhaimin.

Sebelumnya, ada penuntutan tenaga kerja lokal di PT ADT supaya ada penyesuaian jam kerja pada bulan ramdhan juga dimasa kegentingan pandemik Covid-19 saat ini.

“Yang mereka (pekerja lokal) tuntut kemarin dan laporkan ke saya itu relevan, menuntut untuk durasi waktu kerjanya dikurangi dibulan Ramadhan itu wajib, ada edaran menteri SDM tentang penyesuaian waktu kerja dibulan ramadhan, kemudian mestinya bagi umat islam ada waktunya untuk sholat, tapi ini untuk orang sholat saja sudah tidak bisa,” tandas Muhaimin.

Dengan menyesali sikap PT Adt di Pulau Taliabu ini terhadap pihak DPRD Kabupaten Pulau Taliabu yang tidak diberi izin sehingga dibatasi masuk area tambang saat kunjungan bersama pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu pada bulan kemarin, Muhaimin mengingatkan bahwa Institusi DPRD bukan pada posisi meminta persetujuan tambang untuk melakukan pemeriksaan.

“Ini salah-lah, fungsi pengawasan yang diinstruksikan oleh negara melalui undang-undang itu ada di DPR, mengawasi bidang apa tergantung objek pengawasannya,” lanjut Muhaimin.

“Kalau di sini objek pengawasannya tambang dan mereka naik ke tambang lalu larang, tambang apa itu, jangan sampai ada perdagangan manusia. Jangan sampai ada hal-hal ilegal yang mereka lakukan, kita ini ke sana atas nama rakyat bukan pribadi yang diinstruksikan oleh konstitusi,” tegas Muhaimin ke pihak PT Adt sebagai peringatan kerasnya.

Penulis : HVD|Editor : YES