IBC, JAKARTA – Pernyataan dari Ketua Forum Komunikasi Jokowi (Forkom JKW2P) Dua Periode, Beni Iskandar yang mengatakan di salah satu media online, ‘meminta dan mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mundur dari jabatannya dan menuduh adanya Oligarki di lingkaran BUMN’, Rabu (6/5/2020).

Hal itu Mendapatkan tanggapan dari Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas-Jokowi), pasalnya Kornas menilai pernyataan tersebut masih terlalu dini dan tidak beralasan.

“Saya kira kurang tepat alasan pak Beni. Apalagi masih terlalu dini pernyataannya minta pak Erick mundur dari jabatannya,” ujar Sekretaris Jenderal Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Kamis (7/5/2020).

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa di tengah pandemi COVID-19, hal ini merupakan ujian bagi para pemimpin yang sebenarnya. “Tentu pertumbuhan ekonomi negatif akan mempengaruhi kinerja BUMN. Di sinilah kemampuan pak Erick Thohir diuji dalam menahkodai kapal sebesar BUMN di tengah badai. Maka kita berikan kesempatan pak Erick,” imbuhnya.

Masih dalam siaran pers yang sama, Ketua Umum Kornas-Jokowi, Abdul Havid Permana menambahkan, bahwa oligarki yang dimaksud Ketua Forum Komunikasi Jokowi Dua Periode tersebut seharusnya diperjelas di alamatkan ke siapa. Ada baiknya juga dilengkapi dengan data supaya tidak terkesan fitnah.

“Oligarki kalau dimaksudkan membangun satu kelompok saja, harus disampaikan data datanya. Siapa di tempat apa dan berkaitan dengan apa. Jadi semua jelas dan kita tidak sekedar mengembangkan isu,” sambung Havid.

“Tidak baik menuduh orang sebarangan dibulan suci ramadhan. Sebaiknya kita kerja nyata aja, apa yang bisa kita perbuat untuk bangsa dan negara, apalagi sekarang kita sedang bergotongroyong melawan Virus Corona,” pungkas pria yang sejak tahun 2011 sebagai relawan Jokowi ini.

Sementara itu Ketua Dewan Pembina Kornas-Jokowi, RJ Soehandoyo menambahkan, bahwa sebaiknya semua pihak sekarang untuk tenang dan tidak membuat gaduh suasana, “sekarang kan bulan suci ramadhan, masyarakat butuh ketenangan untuk menjalankan ibadah puasanya agar lebih khusyu. Intrik-intrik politik bagusnya direm dulu,” tutup RJ Soehandoyo mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI ini.

Untuk diketahui, Kornas-Jokowi juga tergabung dalam aliansi organisasi relawan Jokowi di Komite Penggerak Nawa Cita (KPN), yakni, Seknas-Jokowi, Bara-JP, KAPT, Almisbat, RPJB, MAPPAN-Indonesia, AM64, Blusukan Jokowi, Paguyuban Relawan Nusantara dan Pengawal Pancasila Damai.

Penulis : MH|Editor : SD