Beberapa bulan terakhir, PT Pertamina melalui anak usahanya PT Patra Badak Arun Solusi (PBAS) sudah melakukan tahapan pekerjaan fisik dalam proses pembangunan Kilang Tuban di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Pekerjaan fisik itu adalah restorasi pemulihan garis pantai ex-lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terabrasi oleh gelombang laut seluas 20 hektar.

Hanya saja, belakangan ini muncul beberapa isu terkait revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Menanggapi hal itu, Project Coordicator New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban, Kadek Ambara Jaya, menegaskan bahwa PT Pertamina telah mendapatkan persetujuan penggunaan lahan milik KLHK dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan KLHK juga sudah mengeluarkan izin lingkungan untuk penggunaan lahan tersebut pada tahun 2017 silam.

Kadek menyebut, persetujuan dan izin lingkungan tersebut yang menjadi dasar dari pihaknya untuk melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan Kilang Tuban di Kecamatan Jenu. Termasuk restorasi garis pantai.

“Izin lingkungan telah dikeluarkan oleh KLHK pada tahun 2017 dan ini menjadi dasar pelaksanaan fisik di area lahan KLHK, termasuk restorasi yang bertujuan mengembalikan garis pantai lahan yang terabrasi oleh gelombang air laut seluas 20 hektar,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi pada Senin (11/5) di Tuban.

Terkait perubahan penetapan lokasi (Penlok) area proyek dari Remen dan Mentoso ke Sumurgeneng, Kadek menyampaikan bahwa studi revisi AMDAL sudah mulai dilakukan pada awal Mei 2020 ini. Studi tersebut melibatkan konsultan yang sudah terakreditasi di Kementerian LHK.

“Untuk itu, kami juga belum melakukan kegiatan fisik apapun di lahan selain lahan bekas KLHK,” tandasnya.

Kadek menyebut, GRR Tuban secara periodik yaitu per enam bulan juga melakukan kegiatan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Hal itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam AMDAL.

Dalam melakukan RKL dan RPL, GRR Tuban sendiri melibatkan lembaga yang sudah terakreditasi, yakni Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM)Universitas Airlangga Surabaya dan beberapa lembaga maupun narasumber yang ada di Tuban.

“Kegiatan RKL/RPL sudah dilakukan oleh LPPM UNAIR pada Desember 2019 dan berlaku selama 6 (enam) bulan. Ini juga sebagai dasar pelaksanaan kegiatan fisik di lahan ex-KLHK,” imbuhnya.

Untuk tahun ini, Kadek menegaskan bahwa kegiatan RKL dan RPL sedianya akan dilakukan pada pertengahan Mei 2020. Hanya saja kegiatan itu sempat tertunda akibat adanya pandemi Covid-19.

“Lingkup RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan,” tutupnya.

Penulis: MAA|Editor: MH