IBC, TALIABU – Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2020-2024 berjumlah 62 Daerah lingkup Nasional yang ditetapkan sebagai Daerah tertinggal.

Penetapan Daerah tertinggal tersebut, untuk Provinsi Maluku Utara ditetapkan Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Dikutip dari Media Kieraha.com, Penetapan Daerah tertinggal tersebut, berdasarkan 6 poin kriteria yang dikaji, sesuai Perpres No 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, dalam Pasal 2 point (1) disebutkan bahwa :

1. Suatu Daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria :

a. Perekonomian masyarakat;

b. sumber daya manusia;

c. sarana dan prasarana;

d. kemampuan keuangan daerah;

e. aksesibilitas; dan

f. karakteristik daerah.

Sekertaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Sekda Pultab), Dr. Salim Ganiru, pada kesempatannya, menyampaikan seluruh Daerah di Indonesia ditetapkan ada 62 Daerah yang ditetapkan sebagai tertinggal, untuk Daerah Provinsi Maluku Utara ditetapkan 2, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.

“Sula itu merupakan senior, kita (Taliabu – red), baru 6 tahun masuk tahun ke 7 kita berterimakasih, dengan pengertian bahwa dengan berarti ada nanti intervensi Pemerintah pusat khusus Daerah tertinggal dan ada perlakuan khusus buat Daerah tertinggal di Taliabu itu, terutama aspek transportasi, perhubungan, ekonomi, pengembangan sumber manusia,” ungkap Salim pada IBC Biro Taliabu, Jum’at (15/5/2020).

Salim menambahkan, bahwa hal ini merupakan sisi positif yang kedepannya akan ada intervensi Pemerintah pusat dalam menggenjot beberapa aspek yang dikategorikan sebagai Daerah tertinggal khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu.

“Iya, memang itu-kan Dana nya dari pusat yang tentukan, jadi kita hanya menyiapkan perangkat-perangkat lunaknya dan datanya kita akan connect, dan setelah ini kita akan video teleconference lagi, apa-apa yang kita siapkan untuk menyambut ini, supaya nanti setelah maksimal kedepannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita terhilangkan dari kategori Daerah tertinggal,” pungkasnya.

Foto IBC/Havid : Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Pulau Taliabu

Berbicara Daerah tertinggal, tentunya membutuhkan akselerasi atau proses percepatan dalam rangka meningkatkan kualitas Daerah, terkait hal ini Salim Ganiru berterimakasih, sebab menurutnya, ini akan ada langkah cepat yang diambil oleh pemerintah pusat untuk Daerah Pulau Taliabu.

“Saya mengucapkan terimakasih, karena ini merupakan langkah cepat campur tangan pemerintah pusat untuk percepatan di daerah, karena kita (Pemda Taliabu – red), ini baru mekar kalau tidak tertinggal terus,” cetusnya.

Salim berharap, agar Taliabu secepatnya tidak dikategorikan sebagai Daerah tertinggal akan terwujud.

“Jadi saya ucapkan, yah syukur saja supaya ada stimulan lebih besar, kalau kita hanya melakukan APBD, kemampuan kita terbatas, apalagikan tiga aspek kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, saya kira itu lebih cepat,” harapnya tegas.

Secara terpisah Kepala Dinas Perkim Taliabu Arwin Tamimi menyetujui hal ini agar adanya bantuan Pemerintah pusat.

“Betul, supaya kita diberikan bantuan,” ucap Arwin.

Penulis : Havid|Editor : AS