Oleh : Muh Asrul
Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

Selain respon yang cepat dan tegas negara-negara yang berhasil tentunya didukung oleh infrastruktur dan industry Kesehatan yang memadai. Seperti Infrastruktur rumah sakit, Ruang Isolasi, Tenaga Medis, Industri farmasi, industri Alat Kesehatan sebagai instrument atau benteng pertahanan penting dalam proses penanggulangan Covid-19.

Negara-negara dengan kemajuan industri Kesehatan dan didukung dengan respon cepat dan tegas dari pemerintah akan dengan mudah keluar dari serangan Covid-19 ini.Terus muncul pertanyaan bagaimana dengan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini?

Sebenarnya Indonesia adalah negara dengan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang mendukung, jika pemerintah sejak dulu bisa melihat potensi tersebut. Namun disaat pandemi Covid-19 ini, Indonesia dalam segala sektor kewalahan dalam menanggulangi jumlah korban dan memutus mata rantai penyebaran.

Dari semua penyebab tadi, faktor yang perlu kita soroti adalah ketergantungan akan impor pemerintah terhadap Alat Kesehatan dan produk farmasi.

Berdasarkan data BPS 2019 nilai impor bahan baku pemerintah sebesar US$ 1 Milyar atau lebih dari 15 Triliun. Dengan mengimpor alat elektronik untuk medis sebesar US$ 358,8 juta, Perangkat elektronik medis dan perangkat radiologi sebesar US$ 268 juta, Alat X-Ring medis US$ 87,2 Juta.

Kemudian alat bedah, Cetakan plastic dan perangkat higienis sebesar US$ 53,5 juta, Alat scanning ultrasonic sebesar US$ 48,4 juta, Caheter besarannya 38,9 juta dan Steriliser medis, beda atau laboratorium sebesar US$ 32,3 juta.

Belum lagi kebutuhan ALKES saat pandemic Covid-19
Sementara total impor untuk produk farmasi asal Cina selama 2020 mencapai USD 6,8 Juta dan mengalami kenaikan sebesar 2,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Dari data diatas, sudah seharusnya pemerintah mendorong adanya kemandirian Kesehatan nasional dengan memperhatikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan didukung antara lain

Pembangunan Industri Kesehatan Nasional

Diawal pandemic Covid-19 di Indonesia, pemerintah sangat kewalahan dalam memenuhi Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis bahkan untuk memenuhinya harus mengimpor dari negara Cina. Padahal didalam negeri kita punya kemampuan untuk memproduksi APD.

Selain APD, Indonesia juga mengimpor Raspid test, Ventilator, obat-obatan dalam upaya penanggulangan Covid-19. Padahal menurut Menteri BUMN Sebagian alat Kesehatan ini bisa diproduksi dalam negeri dengan memanfaatkan peran strategis BUMN.

Misalnya PT DI, PT PINDAD dan PT LAN bisa memproduksi ventilator, Bio farma dan Indofarma bisa memproduksi alat tes Covid-19 serta Kimia farma dalam urusan produksi obat-obatan. Sub Holding BUMN ini harus terus didorong untuk mempersiapkan industry Kesehatan nasional lewat kebijakan Health Security Nasional.

Kebijakan ini tentunya selain menjadi benteng pertahanan nasional dalam menghadapi pandemi, juga bisa mendorong daya saing industry Kesehatan nasional. Pembangunan industri Kesehatan ini sangat penting lantaran Indonesia belum memiliki kemandirian didalam memproduksi ALKES dan obat-obatan yang 90% masih bergantung pada impor, khususnya impor bahan baku.

Ketergantungan pada impor bahan baku ini menjadi bukti tidak adanya kemandirian kesehatan nasional. Dalam upaya mendorong kemajuan industri kesehatan nasional kemeterian BUMN juga harus wajib melibatkan Perguruan Tinggi, Peneliti, Akademisi untuk bisa bersinergi dalam kemajuan industry nasional.

Karena tanpa keterlibatan Perguruan Tinggi, maka kualitas industry nasional tidak akan mungkin bisa bersaing dan bertahan ditengah pertarungan industry kesehatan global. Lebih-lebih saat terjadi pandemi

Selain itu juga pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan Master Plan dan road map pembangunan Industri Kesehatan Nasional, agar bisa dipastikan tahapan pembangunannya. Baik dari hulu sampai ke hilir sebagai satu langkah progresif jangka Panjang untuk mendorong daya saing global industry Kesehatan nasional dan bisa mewujudkan kedaulatan dalam dunia Alkes dan farmasi.

Karena Alkes dan farmasi ini, bagi negara yang sudah berdaulat dari keduanya, bisa meraup keuntungan yang signifikan dengan memanfaatkan ruang pasar global serta masih banyaknya negara dengan keterbatasan Alkes dan Obat-obatan.

Pemberantasan Mafia

Selain tidak mendukungnya industry kesehatan nasional, problem lain yang menyebabkan kita selalu tergantung pada hasil impor kesehatan adalah banyaknya mafia yang bermain. Para mafia kesehatan ini biasanya menggunakan jejaring politik mereka, agar pemerintah membuka kran impor Alkes dan obat-obatan.

Karena dengan membuka kran impor, para mafia ini akan memainkan peran dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya serta membiarkan produk kesehatan dalam negeri tidak bisa maksimal untuk berproduksi dan hasil produksinya tidak terserap.

Untuk itu pemerintah, khususnya kementerian BUMN setidaknya harus mendorong instansi di bawah naungan kementerian BUMN untuk bisa memaksimalkan penyerapan produksi.

Dalam proses pemberantasan mafia kesehatan ini, Pemerintah juga harus menggandeng aparat penegak hukum serta menetapkan regulasi dan sanksi yang tegas, Jika masih ada pihak yang bermain-main soal Alkes dan obat-obatan. Butuh ketegasan dan keberanian dalam memberangus mafia Kesehatan ini.

Karena sejak dulu, Alkes dan obat-obatan menjadi ladang subur investasi serta bisnis yang sudah mengakar yang membuat industry farmasi dan Alkes nasional tidak berkembang dan maju serta masih mengandalkan impor.

Utamakan Produk Kesehatan Dalam Negeri

Faktor ketiga ini harus diprioritaskan oleh pemerintah khususnya pihak terkait jika betul-betul memiliki keinginan besar dalam membangun industry Kesehatan nasional. Produk dari sub holding BUMN harus diserap di lingkungan Kesehatan. Karena dengan penyerapan produk ini, akan mendorong kemajuan industry.

Langkah ini harus didukung dengan kebijakan kementrian BUMN maupun kementerian Kesehatan serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan agar supaya bisa memaksimalkan industry dari dalam negeri serta mulai perlahan-lahan melepaskan diri dari ketergantungan produk impor.

Karena dengan terus menerus tergantung pada produk impor maka akan semakin membuat industry nasional kita tidak terbangun dan maju lantaran produksinya tidak terserap. Penyerapan produksi ini bisa dimulai dari instansi dibawah naungan kementerian Kesehatan mulai menyerap dan menggunakan produk Kesehatan dalam negeri.

Selanjutnya hal ini bisa di ikuti oleh rumah sakit-rumah sakit negeri. Dengan seperti ini maka kedaulatan Kesehatan nasional akan terbangun dan secara perlahan-lahan mulai terlepas dari ketergantungan impor yang tentunya merugikan negara dan menguntungkan para mafia Kesehatan.

Penulis adalah aktivis mahasisw sebagai Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).