IBC, Tuban – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Tuban menegaskan bahwa informasi atau berita yang beredar terkait masyarakat yang tidak menggunakan masker akan didenda dengan besaran Rp. 250.000 adalah disinformasi atau ada kesalahan informasi.

Kepala Diskominfo Tuban, Heri Prasetyo, mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemo Covid-19 berupa pembinaan, administrasi dan sosial. Maka dari itu, tidak ada klausul mengenai sanksi denda, apalagi terdapat besaran denda yang ditentukan.

“Hal ini sesuai dengan Perbup Tuban Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tuban,” terang Heri di Tuban, Selasa (2/6).

Heri menuturkan, pengawasan dan penindakan pelanggaran akan dilakukan oleh TNI, Polri dan Satpol PP. Penegakan ini bertujuan agar masyarakt terus memiliki kepedulian terhadap penyebaran Covid-19.

“Pengawasan oleh aparat penegak hukum berdasarkan by name by address,” imbuhnya.

Heri juga menjelaskan bahwa pengetatan dan pengawasan diberlakukan pada sejumlah pusat keramaian seperti, pasar tradisional, tempat peribadatan, objek wisata, swalayan, terminal dan cafe. Penerapan protokol kesehatan akan didasarkan pada standar yang berlaku. Pendataan kapasitas untuk tempat-tempat tersebut juga akan dilakukan untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penertiban.

Oleh sebab itu, Ia berharap masyarakat turut berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan ini dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, menjaga jarak aman dan menjalankan protokol kesehatan lainnya.

“Sanksi harus benar-benar ditegaskan bagi pelanggar. Aparat penegak hukum akan menindak sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.

Penulis: MAA|Editor: MH