IBC, TARAKAN – Pemkot Tarakan akhirnya mendapatkan Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara di Auditorium BPKP Kaltara, Selasa (9/6/2020).

Predikat WTP ini jelas membuat Pemkot Tarakan pantas berbangga. Wajar saja, yakni sudah enam Tahun Pemkot Tarakan menanti predikat WTP apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Walikota Tarakan usai penyerahan menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah bekerja keras sebagai mana opini WTP ini bisa kembali diraih setelah beberapa Tahun belakangan hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Alhamdulillah pertama kita atas nama pemerintah kota Tarakan menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI Kaltara, yang sudah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. kerjaan ini memang bukan kerjaan instan. Torehan positif ini juga tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen di Pemkot Tarakan,” ucap Wali Kota Tarakan, Khairul.

Prestasi tersebut tidak didapatkan secara instan oleh Pemkot Tarakan, salah satu perjuangan keras untuk bisa meraih WTP itu, setelah pemkot Tarakan berhasil mengatasi tiga kendala yakni Pertama persoalan Utang, Kedua Aset, dan Ketiga masalah penyusutan.

“Ketiga masalah pokok itu menjadi penghambat Tarakan, selama enam tahun terkahir ini tidak mendapatkan WTP, tetapi hari ini berkat dari puncak kerja keras bersama semuanya, Tarakan akhirnya bisa meraih kembali WTP,” ungkapnya.

Dia menuturkan semenjak dilantik pada 1 Maret 2019 lalu, Pemkot berupaya memetakan persoalan yang dihadapi sebelum mengajukan review kepada BPKP Kaltara

“Per tanggal 4 April saya bersurat kepada BPK RI Provinsi Kaltara untuk meminta review, terhadap semua kewajiban Pemkot dan itu dilakukan sampai 4 kali penugasan, akhirnya di bulan desember itu selesai, baru kita bisa mendapat gambaran berapa sih kewajiban Pemerintah Kota Tarakan,” terangnya.

Prestasi ini lantas menjadi catatan sejarah bagi Pemkot Tarakan, Sebagaimana setelah 6 tahun belakangan akhirnya Tarakan kembali meraih WTP, di atas Kepemimpinan Wali Kota Tarakan Khairul.

Orang nomor satu di Kota Tarakan ini juga mengatakan tiga masalah pokok seperti persoalan utang, aset hingga masalah penyusutan menjadi penghambat Tarakan selama enam tahun terakhir ini yang menyebabkan Tarakan tidak mendapatkan WTP

“tetapi hari ini berkat dari puncak kerja keras bersama semuanya, Tarakan akhirnya bisa meraih kembali WTP,” imbuhnya.

Lanjut Khairul, bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparansi merupakan salah satu ciri-ciri Smart Government. Yakni salah satu elemen dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Smart City.

“Dari semua upaya yang kita lakukan, beberapa indikator Smart City yakni Smart Economy, Smart Government, Smart Mobility, semoga kota ini dapat benar-benar menjadi kota yang smart. Itu merupakan cita-cita kita, dan slogan kita sejak awal,Hal itu merupakan slogan sejak awal, sehingga dengan pencapaian dapatkan hari ini lebih bisa memotivasi Pemkot Tarakan untuk bekerja yang lebih keras lagi,” tandasnya.

Disamping itu, Kepala BPK Provinsi Kaltara, Agus Priyono mengatakan keberhasilan Pemkot Tarakan patut diapresiasi bagaimana tidak awalnya kota Tarakan predikatnya WTP di lima Tahun Terakhir berdasarkan pemeriksaan BPK permasalahan utamanya seperti Aset tetap, Hutang dan penyusutan.

Menurutnya beberapa yang BPK pantau selama tiga tahun terakhir di tahun ini akhirnya sudah bisa di selesaikan oleh pemkot Tarakan

“Jadi kemarin ada tanah nilainya kisaran 230 Miliar dan itulah belum dicatat tahun lalu, kemudian pemerintah kota mengidentifikasi tanah itu. Kemarin saya minta untuk dicek fisik difoto kemudian ditelusuri akhirnya itu ketemu semua. Nah ini memang masih menyisakan 533 juta. Itu sebenarnya tanahnya ada tetapi bukti transaksinya yang belum ketemu” kata Agus.

“Maka dari itu kita buat temuan supaya tanah itu diamankan, artinya diproses dokumen utamanya kemudian yang lainnya supaya diamankan seperti dikasih patok maupun disertifikatkan” sambungnya.

Kemudian dia menjelaskan mengenai masalah utang berkisar 385 Miliar
Pada proses tindak lanjut, kita ada kordinasi, “oh ini harus dicek betul hutangnya jangan sampai hutang yang tertera di neraca itu bukan kewajiban Pemda”, dia memisalkan nilai Y makanya harus dipastikan kewajiban Pemda atau bukan.

Untuk biaya penyusutan itu antara biaya kapitalisasi belum bisa ditarik ke aset induknya, “makanya inipun sudah diproses dan di laporan sekarang sudah masuk di aset induk dan sudah dikapitalisasi. Disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi” lanjut Agus.

Sementara mengenai persoalan yang menjadi kualifikasi di tahun lalu sudah selesai semua “ini berproses semua tidak instan dan membutuhkan waktu. Sebenarnya dari pengelolaan aset terdapat beberapa catatan namun bukan material, ada aset yang dipinjam oleh pihak ketiga namun belum didukung dengan perjanjian pinjam pakai kemudian ada aset-aset tanah yang belum disertifikatkan namun ada akta jual beli,” pungkasnya.

Penulis : GKS|Editor : YES