IBC, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD menyampaikan bahwa Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam usai dirinya dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/6/2020).

“Kami berdua, saya dan Pak Yasonna, baru saja keluar dari Istana Merdeka, dipanggil Presiden, menyampaikan pandangan dan sikap Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila,” kata Menko Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam.

Mahfud melanjutkan Pemerintah juga meminta DPR untuk berdialog dan menyerap lebih banyak lagi aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.

“Rancangan Undang-undang tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada Pemerintah dan sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka Pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan RUU tersebut,” lanjutnya.

Selain itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna menyampaikan bahwa Pemerintah sudah membahas dan memperhatikan pandangan-pandangan dari banyak elemen masyarakat yang disampaikan akhir-akhir ini.

“Oleh karenanya, Pemerintah menyampaikan menunda, memberikan kesempatan kepada teman-teman DPR untuk kembali mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Kami dari Pemerintah sementara diminta belum mengirimkan (Supres), Presiden belum mengirimkan Surat Presiden,” kata Yasonna.

Selanjutnya >>>