IBC, JAKARTA – Selama masa pandemi Covid-19 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial karena masih banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih belum sinkron.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat memberikan keterangan pers mengenai progres bantuan sosial (bansos) dari Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2020).

“Masih ada sekitar 20 juta nama yang belum sinkron dengan NIK yang nanti akan dijadikan sasaran untuk penyempurnaan dari DTKS,” ujar Menko PMK.

Di samping itu, ia juga sampaikan akan merapikan adanya data yang berstatus inclusion error dan exclusion error, yaitu orang miskin yang belum termasuk akan dimasukkan, tetapi juga ada yang tidak miskin namun selama ini menerima DTKS akibat perubahan status sosialnya nanti juga akan dikeluarkan.

Lebih lanjut Menko menyampaikan, bahwa selama masa pandemi Covid-19 Pemerintah memberikan bantuan sebagai program jaring pengaman sosial berupa program reguler yang sudah dilakukan sebelum wabah Covid, yaitu berupa PKH/Program Keluarga Harapan, hanya target keluarganya naik menjadi 10 juta pada saat ini.

Di samping itu, Menko PMK jelaskan juga ada program reguler yang berupa Program Kartu Sembako, jadi pemberian Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 20 juta keluarga serta 31 juta keluarga diberikan tarif diskon listrik untuk yang berlangganan 450 Kilo Volt akan mendapatkan gratis, sedangkan yang 900 itu mendapatkan potongan 50%.

“Kemudian di samping ada program bansos reguler, selama Covid ini juga ada bantuan berupa bansos non reguler yang sumbernya dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Desa dan dari daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi yang diambilkan dari program refocusing dan realokasi anggaran yang ada di APBD masing-masing,” jelasnya.

Selain data yang sudah ada, Menko PMK juga menyampaikan bahwa ada data baru yang dihimpun dari bawah dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang kemudian dibahas di musyawarah desa dan kelurahan untuk mendapatkan verifikasi sebagai keluarga miskin baru sebagai dampak dari Covid-19.

Melalui bansos Covid-19 dan dukungan BLT Desa, Menko PMK sebutkan bahwa Pemerintah telah memberikan perlindungan sosial kepada sekitar 60% keluarga Indonesia yang terdampak secara ekonomi, sosial sebagai akibat dari Covid-19.

“Ini yang bersumber dari Bansos Kemensos dan BLT dari Kemendes, belum termasuk yang bersumber dari bansos daerah, baik itu yang berasal dari kabupaten, kota maupun provinsi,” kata Menko PMK.

Penulis : ZK|Editor : PR