IBC, JAKARTA – Menyimak polemik pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN yang dikritisi oleh kader Parpol dan relawan pendukung Presiden belakangan ini kami nilai makin tidak menarik dan kontra produktif bagi kelangsungan bisnis BUMN ditengah menghadapi hantaman Covid 19.

Adapun hal yang dikritisi antara lain soal penunjukan sosok senior profesional, milenial, diaspora, perwira TNI/Polri, politikus profesional dan relawan profesional untuk menduduki jabatan strategis di BUMN yang ramai diributkan sangat subyektif dan tendensius.

“Kami nilai bahwa penolakan terhadap sosok yang mengisi jabatan strategis tersebut harus dilatarbelakangi dengan parameter berbasis profesionalisme dan juga obyektif bukan asal tolak dan wacana yang abstrak apalagi membawa agenda tertentu,” ujar Arief Rachman Inisiator Sinergi Kawal BUMN, Jumat (26/6/2020).

Lanjutnya, penunjukan figur-figur untuk menjadi Direksi atau Komisaris oleh Menteri BUMN Erick Thohir sudah melewati tahapan dan ketentuan yang diatur oleh UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN. Maka kata Arief, harus dilihat secara jernih dan demi kemaslahatan serta menyelamatkan BUMN.

“Hampir sebagian besar BUMN mengalami cobaan berat karena wabah Covid 19. Maka perlu dipikirkan bersama agar BUMN kembali pulih dan mampu mengembangkan bisnisnya kedepan,” imbuhnya.

Arief juga meminta, hentikan perdebatan yang makin memperkeruh suasana dan iklim bisnis BUMN. Bersikap gentle dan singkirkan semua kepentingan agar BUMN dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Saat ini adalah waktunya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya dibandingkan kepentingan kelompok dan golongan,” pungkasnya.

Penulis : ZK|Editor : DB