IBC, RUMBIA – Aktifitas perusahaan yang bergerak disektor pertambangan emas PT Panca Logam Makmur (PLM) kembali dipersoalkan. Pasalnya, perusahaan yang beroperasi di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana itu belum mengantongi izin.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Mahasiswa Bombana Bersatu (FMBB), Jamal Basri pada Senin (29/6/2020) lalu.

Selain PT PLM, Jamal juga menyebut dua perusahaan lain yang beraktifitas secara ilegal yakni PT Panca Logam Nusantara (PLN) dan PT Anugrah Alam Buana Indonesia (AABI).

“Aktifitas mereka masih berlangsung sampai sekarang dan belum mengantongi izin. Dan bisa dipastikan aktifitas mereka merusak lingkungan,” tuturnya.

Jamal juga menyayangkan sikap aparat penegak hukum di Kabupaten Bombana yang terkesan melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut.

“Aparat hukum tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, masa jelas-jelas ada aktifitas yang melawan hukum dibiarkan begitu saja. Atau mungkin aparat hukum di Bombana menganggap itu bukan sebuah pelanggaran jadi dibiarkan begitu saja tindakan melawan hukum di depan mata,” keluhnya.

Secara terpisah, anggota DPRD Bombana Amiadin ikut bersuara terkait hal yang sama. Dirinya mengaku kecewa dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pemberi izin pertambangan.

Menurut Amiadin, Pemprov seharusnya menindak tegas tiga perusahaan yang dimaksud. Bukan membiarkan PT PLM, PT PLN dan PT AABI beraktifitas tanpa mengantongi izin.

“Pemprov Sultra harus menindak tegas, kalau tidak ada izin kenapa bisa beroperasi dari tahun 2019 sampai sekarang ada apa? Jangan sampai masyarakat souzon, karena sampai sekarang perusahaan itu beroperasi tanpa izin dan ini jangan dibiarkan berlarut-larut harusnya ditindak setegas-tegasnya,” tutupnya.

Sementara itu, humas perusahaan Aswandi belum memberikan tanggapan terkait tudingan aktifitas ilegal tersebut.

Untuk diketahui, perusahaan tersebut mulai beroperasi pada akhir tahun 2019 lalu dengan menggunakan izin aktivitas pertambangan yang sudah tidak berlaku atau kadaluarsa. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemerintah daerah sebelum PT PLM, PT PLN, dan PT AABI beraktifitas hingga saat ini belum dilakukan sama sekali.

Penulis : FA|Editor : SD