IBC, JAKARTA – Tim Advokasi Novel Baswedan melaporkan mantan Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Rudy Heriyanto ke Divisi Propam Polri.

Jenderal bintang dua ini dinilai melanggar etik profesi karena diduga menghilangkan barang bukti di kasus penyiraman air keras.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menyebut, pelaporan tim Novel Baswedan itu terkesan subyektif, karena proses perkara tersebut masih berlangsung di pengadilan.

“Oleh karena itu, laporan tersebut tidak wajar dan tidak objektif. Sebaiknya Tim Advokasi Novel bersikap bijak sambil menunggu proses judisial yang masih berlangsung di pengadilan,” kata Haris di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Di sisi lain, menurut Haris mengabaikan sikap kejaksaan yang tidak mau menjalankan kewajiban atas putusan praperadilan sebagai barang bukti tambahan atas keterlibatan dirinya dalam kasus penganiayaaan dan pembunuhan pencurian sarang walet yang sudah jelas memerintahkan agar berkasnya segera disidangkan.

“Sejak dari membuat Berita Acara dan menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dari tahap pertama dalam bentuk hubungan kordinasi kerja, Polisi mengikuti sesuai petunjuk Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan,” ujarnya.

Haris menambahkan dalam konsep criminal justice system, polisi tidak bekerja sendiri dalam pelaksanaannya. Karena saling berkordinasi dengan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana sampai P21 kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan termasuk urusan kelengkapan barang bukti seperti tim advokasi Novel Baswedan persoalkan.

Selanjutnya >>>