IBC, BIMA – Tidak ditanggapinya surat audiensi yang dilayangkan oleh Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) pada tanggal: 29/06/020 Nomor terlampir, 099/A-LSM/LP-KPK/KOM.CAB BIMA NTB/Vll/20, Ketua LP-KPK Komisi Cabang (Komcab), Amirullah mengecam kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

“Saya meminta kepada Ketua DPRD, segera memfasilitasi surat audensi yang pernah dilayangkan oleh LP-KPK tanggal 29, bulan lalu dan segera memanggil Dinas Perhubungan dan seluruh pihak terkait dengan Kapal Kargo bantuan dari Kementerian Desa (KEMENDES), untuk wilayah pesisir pada tahun 2019 lalu,” kecamnya saat diwawancara IBC Biro Bima di kantornya, Jumat (10/7/2020).

Mantan Ketua BEM STISIP Mbojo-Bima ini meluapkan kekecewaan di depan media, karena sikap DPRD Kabupaten Bima dengan tidak diindahkan.

“Saya berharap untuk surat yang dimasukkan bulan lalu agar segera diproses supaya kita sama-sama tahu dan mendapat kejelasan terkait keberadaan Kapal tersebut dan sekaligus penggunaanya kepada publik,” ungkap Amirullah dengan nada kecewa.

Amirullah juga mengecam keras akan melakukan aksi jika pihak DPRD tidak mengindahkan audensinya.

“Dalam waktu dekat Saya akan memasukan surat untuk lakukan aksi jika Lembaga DPRD tidak mau menfasilitasi terkait surat audensi dan sekaligus memanggil semua pihak terkait terutama Dinas Perhubungan yang diberikan hak sebagai penerima bantuan kapal dari Kemendes tersebut,” lanjutnya.

Drinya menegaskan agar pihak DPRD Kabupaten Bima jangan menutup mata atas persoalan tersebut.

Selanjutnya >>>