IBC, TANGSEL – Guna mendampingi pasien yang tidak mampu, Generasi Tujuh (G7) Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu 8 Juli 2020 sambangi Puskesmas Kampung Sawah Ciputat untuk meminta penjelasan terkait tidak diberikannya surat rujukan untuk melanjutkan berobat ke RSUD Kota Tangsel.

“Kami mendampingi orang tua pasien yang anaknya punya penyakit asma akut, untuk meminta surat rujukan di puskesmas Kampung Sawah Ciputat,” ujar Direktur Eksekutif, Generasi Tujuh (G7) Kota Tangerang Selatan, Murdi A Maulana di Ciputat, Rabu (8/7/2020).

Lanjutnya, karena sebelumnya orang tua pasien melaporkan kepada pihaknya bahwa puskesmas tidak bersedia memberikan surat rujukan, dengan alasan pasien sebagai peserta BPJS Kesehatan Kelas III.

Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia (G7), Ibnu Nurdin, Pasien Asma Akut, Orang Tua Pasien dan Direktur Eksekutif (G7), Murdi A Maulana, di RSUD Tangsel, Rabu 8 Juli 2020. Foto : Ist

“Saya kira kewajiban kita sebagai warga negara yang paham aturan, maka kami merespon laporan itu dan mendatangi puskesmas untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang puskesmas, kenapa pasien tidak diberikan surat rujukan,” ujar aktivis pergerakan ini.

Sementara itu di tempat yang sama, orang tua pasien membenarkan hal tersebut, bahwa tidak diberikannya surat rujukan lantaran pihak puskesmas beralasan ia dan anaknya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Makanya kami ditolak karena terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan. Tapi kan sekarang kami sudah nggak mampu lagi bayar BPJS Kesehatan, soalnya suami saya sudah nggak kerja sebagai kuli bangunan karena dampak covid-19,” ungkap Ipah Hapipah orang tua pasien.

Lebih lanjut Ipah menjelaskan, bahwa sepengetahuannya siapapun penduduk Tangsel yang memiliki KTP dapat berobat gratis dengan hanya menunjukkan KTP. “Tapi sekarang kami ditolak pakai KTP Tangsel oleh pihak puskesmas,” sambung Ipah.

Oleh kerana itu kata Ipah, ia datang ke puskesmas dengan harapan mendapatkan surat rujukan agar dapat melanjutkan berobat dan mendapatkan obat dari RSUD Kota Tangerang Selatan. Namun malang nian nasibnya, justru Ipah sebagai warga yang memiliki KTP Tangsel tidak mendapatkan surat rujukan itu.

“Yang saya takutkan anak saya kambuh asmanya, apalagi obatnya sudah habis, soalnya obat asma itu cuma ada di RSUD,” kata Ipah, di Ciputat, Rabu (8/7/2020).

Masih di tempat yang sama, Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Generasi Tujuh (G7), Ibnu Nurdin menjelaskan, secara aturan harusnya pasien tidak boleh ditolak, dan mestinya mendapatkan haknya, apalagi pasien sebagai penduduk Tangsel yang memiliki KTP Tangsel.

“Kami heran kenapa warga miskin ditolak dan tidak mendapatkan surat rujukan untuk berobat anaknya, padahal sebagai warga yang taat aturan pasien punya KTP Tangsel,” terang Ibnu yang juga aktivis ini.

Selain itu kata Ibnu, orang tua pasien juga telah berupaya untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang gratis (Peserta Bantuan Iuran/PBI). Hanya saja sambung aktivis ini, bahwa untuk mengaktivasi KIS harus menunggu 14 hari lamanya.

“Kalau harus menunggu selama 14 hari, maaf ya, keburu bisa-bisa pasien meninggal dunia. Lalu siapa yang tanggung jawab?” sambung Ibnu.

Oleh karena itu pihaknya mendampingi keluarga pasien untuk memastikan hak asasinya tidak dirampas. “Dan, Alhamdulilah, setelah kami datangi kepala puskesmas sangat bersahabat dan bersedia membantu pasien untuk memberikan surat rujukan melanjutkan berobat ke RSUD Kota Tangerang Selatan,” pungkas relawan kemanusiaan ini.

Seperti diketahui terhitung 1 Juni 2020 Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mencabut subsidi kesehatan untuk 150 ribu warganya dengan alasan APBD dialihkan untuk penanganan Covid-19. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Puskesmas Kampung Sawah, drg. Siti Nurmah kepada media, di Puskesmas Kampung Sawah, Ciputat, Rabu (8/7/2020).

“Untuk prosedur rujukan saya yakin seluruh staf kami sudah menjalankan protapnya dengan baik, karena kami bertugas atas dasar peraturan dan SOP yang sudah ditetapkan,” imbuhnya.

Penulis : FA|Editor : YES