IBC, BIMA – Dalam hal pendistribusian Tahap 3 (Tiga) Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, menuai masalah dalam pengadaan bahan sembako dan adanya indikasi intervensi pihak ketiga.

Terkait hal ini Dewan pembina Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK), Fadlin angkat bicara.

“Kami menghimbau kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, DR. Julkiflimansyah SE., agar melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota kebawahnya dalam penyelenggaraan, pengadaan barang yang ada dalam paket JPS Gemilang tersebut.” katanya saat diwawancara IBC Biro Bima di depan Kampus STISIP MB, Kamis (16/7/2020).

Di dalam pengadaan barang JPS Gemilang, Ia menilai bahwa, ada indikasi permainan yang di lakukan oleh pihak pendamping yang menyebabkan paket bantuan tersebut amburadul, mantan ketua LDK STISIP-MB ini mengharapkan agar, penggandaan barang tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dengan kondisi pandemik yang mencekik.

“LP-KPK berharap kepada dinas terkait agar segera melakukan evaluasi penggandaan barang yang ada di dalam paket JPS GEMILANG, dan jika perlu segera melakukan konperensi pers terbuka agar tumpang tindih informasi dan barang-barang tidak bermutu,” harap Fadlin.

Maka dari itu Fadlin menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan uji kelayakan dan audiensi terbuka dengan kepala dinas terkait.

“Kami mengingatkan kepada Dinas Sosial (Kadis) Propinsi agar segera memproses pendamping yang dicurigai telah melakukan penggandaan barang-barang yang tidak bermanfaat di dalam Paket JPS Gemilang tersebut,” tutupnya.

Sampai berita ini tayang, wartawan IBC Biro Bima telah menghubungi Ahsanul Khalik selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB melalui Whats’app, namun hanya dibaca dan tidak menanggapi wawancara lewat aplikasi tersebut.

Penulis : Gie | Editor : YES