IBC, JAKARTA – Pandemi covid-19 di Indonesia melahirkan berbagai pembatasan yang berakibat juga pada berbagai sektor kehidupan masyarakat dan memaksa orang untuk tidak saling bertatap muka secara langsung dan terhambatnya berbagai macam aktivitas manusia.

“Kegiatan ekonomi mengalami kemacetan, sekolah dan perguruan tinggi pun terpaksa juga mengubah metode pembelajaran di kelas/kampus menjadi pembelajaran via daring,” kata Ketua Umum Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (LMND) Muhammad Asrul melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jum’at (17/7/2020).

Asrul mengungkapkan konon pemerintah telah menganggarkan 110 triliun untuk program jaringan pengaman sosial salah satunya dialokasikian untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdiri dari tiga komponen program yaitu komponen kesehatan dengan penerima: Pertama, ibu hamil atau menyusui dan anak usia 0-6 tahun. Kedua, komponen pendidikan dengan penerima : peserta didik menengah dan dasar. Ketiga, komponen kesejahteraan sosial dengan penerima : warga lanjut usia mulai 60 tahun keatas dan penyandang disabilitas.

“Total anggaran PKH sebesar 8,3 triliun. b) Kartu sembako sebesar 10,9 triliun; c) Kartu prakerja sebesar 10 triliun; d) Diskon tarif  listrik untuk pelanggan 900 dan 450 VA selama 3 bulan sebesar 3,5 T; e) Tambahan insentif perumahan bagi IMBR sebesar 1,5 triliun; f) program Jaringan Pengaman sosial lainnya, sebesar 30,8 triliun (Kemenkeu),” ungkapnya.

Dirinya menyatakan kebijakan pemerintah lainnya untuk merespon kondisi pendidikan di tengah pandemi ialah mengeluarkan bantuan untuk UKT / SPP bagi 410.000 mahasiswa perguruan tinggi swasta di Indonesia.

“Namun ini belum mampu mengakomodir semua mahasiswa Indonesia yang membutuhkan bantuan, belum lagi prasyarat yang dipenuhi pun harus memiliki kategori tertentu,” tutur Asrul.

Menurut Asrul politik hukum pemerintah mengindikasikan usaha rezim Jokowi-Ma’ruf dalam mengekstensifikasi neoliberalisme. RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dipaksakan pengesahannya pekan ini pada dasarnya berisi skenario deregulasi atas berbagai peraturan yang menghambat penetrasi modal khususnya modal internasional.

Selanjutnya >>>