IBC, KENDARI – Dugaan penambangan ilegal di kawasan IUP PT. Panca Logam Makmur (PLM) kian jelas. Usai sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa terkait hal tersebut, kini giliiran PT. Ayuta Mitra Lestari yang membeberkan dugaan konspirasi beberapa oknum dalam melakukan ilegal mining di daerah pertambangan emas tersebut.

PT. Ayuta Mitra Lestari merupakan salah satu pemilik saham PT. PLM, dengan kepemilikan saham sebesar 31,6 persen.

Komisaris Utama PT. Ayuta Mitra Lestari, Adi Warman mengungkapkan, bahwa kepemilikan PT. PLM terdiri dari empat kelompok saham. Tiga saham dimiliki oleh badan hukum dan satu orang pribadi.

Lebih lanjut, Adi Warman menjelaskan, bahwa IUP yang dimiliki PT. PLM sudah berakhir pada Desember 2015 lalu. Pada 5 Juli 2015, PT. PLM mengajukan perpanjangan IUP ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra, akan tetapi, dalam waktu yang ditentukan UU yakni selama 14 hari, perpanjangan izin tersebut tak kunjung dikeluarkan.

“Artinya, permohonan perpanjangan tersebut ditolak oleh pemerintah,” ujar Adi Warman, Jumat (17/7/2020).

Karena pemerintah menolak permohonan perpanjangan tersebut, kata dia, maka pihaknya mengirimkan surat penghentian aktivitas pertambangan pada 21 Januari 2016 lalu, namun hal itu tak dilakukan pihak DPMPTSP.

Selanjutnya, PT. Ayuta Mitra Sentosa kembali melayangkan surat untuk penghentian aktivitas PT. PLM, namun pihak DPMPTSP tak kunjung juga melakukan pemberhentian, sehingga perusahaan tersebut masih saja melakukan aktivitas penambangan, padahal masa berlaku IUP-nya sudah berakhir.

Anehnya, lanjut Adi Warman, tiba-tiba saja ada perpanjangan IUP yang dikeluarkan pihak DPMPTSP pada 23 Oktober 2019 yang diditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.

“Jelas kami kaget, kok tiba-tiba ada perpanjangan IUP di tahun 2019. Dokumen dan syarat perpanjangan yang digunakan adalah dokumen yang diserahkan pada 2015 lalu,” ungkapnya.

Setelah dipelajari, ternyata ada penyimpangan norma hukum dalam surat persetujuan perpanjangan IUP operasi produksi PT. PLM nomor : 672/DPMPTSP/X/2019.

Bagaimana tidak, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa, keputusan perpanjangan itu mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sementara pada Diktum kedua dijelaskan, IUP operasi produksi itu tersebut berlaku selama 10 tahun, terhitung dimulai sejak 24 Desember 2015.

“Berarti perpanjangan itu berlaku surut. Inikan sudah menyalahi regulasi yang ada,” ucapnya.

Menurutnya, SK Kepala DPMPTSP tersebut bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, Pasar 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 58 ayat (6) UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

“Karena berlaku surut, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah SK tersebut menjadi tidak sah, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena adanya konsekuensi yuridis tersebut, maka IUP operasi produksi juga tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, batal demi hukum dan dianggap tidak ada,” jelas Adi Warman.

Dia juga menduga, bahwa SK perpanjangan tersebut yang dijadikan senjata bagi oknum yang ada di PT. PLM untuk meyakinkan pihak ketiga, agar masuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.

Begitu pula kepada pihak aparat kepolisian, oknum tersebut melakukan modus yang sama, sehingga bersedia melakukan pengamanan di lokasi pertambangan PT. PLM.

“Jadi, SK tersebut dibuat seakan-akan benar, sehingga pihak-pihak terkait percaya dan bersedia melakukan kerja sama,” ungkapnya.

Oleh karena itu, PT. Ayuta Mitra Lestari telah melaporkan dugaan konspirasi kejahatan lingkungan tersebut ke Mapolda Sultra.

Sumber : Kiatnews.ID