IBC, PELALAWAN – Kuasa hukum Abdullah Sani (AS) sebagia terlapor dugaan penipuan jual-beli lahan yang dilaporkan oleh Sunarto cs menilai aparat hukum tidak cermat dalam menetapkan status tersangka terhadap kliennya.

Rawin menganggap kasus yang dialami kliennya terkesan dipaksakan oleh pihak penyidik Satreskrim Polres Pelalawan.

Menurutnya pihak-pihak pemberi kuasa kepada AS yang seharusnya bertanggung jawab atas akibat hukum yang dialami kliennya sebagai penerima kuasa.

“Status klien kami disinikan sebagai penerima kuasa, penerima kuasa dalam hal ini tidak dapat dipidanakan. Ada sebelas orang pemberi kuasa terhadap Abdullah Sani, kenapa mereka tidak dipanggil pihak penyidik, Ini ada apa!?” kata Rawin kepada IBC Biro Pelalawan pada Jumat (17/7/2020) sore di Pangkalan Kerinci.

Selanjutnya Rawin menjelaskan dalam persoalan yang dilaporkan oleh Sunarto cs menurutnya tidak tepat dan salah alamat.

“Kalau yang dipersoalkan soal asas legalitasnya tentu ranahnya perdata bukan pidana. Penyidik juga saya heran kenapa mereka paksakan ini kepidana, harus diadu dulu dipengadilan surat siapa yang sah secara hukum,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Syahrial salah satu tim kuasa hukum AS usai mendampingi kliennya melengkapi berkas P19 di unit dua Satreskrim Polres Pelalawan pada beberapa hari lalu. Menurutnya apa yang dilakukan pihak penyidik tidak tepat dalam memproses laporan Sunarto cs.

Selanjutnya >>>