IBC, SUMSEL- Setelah kurang lebih dua bulan melakukan serangkaian pemeriksaan Ombusdman RI perwakilan Sumatera Selatan akhirnya menyimpulkan tentang dugaan maladministrasi Bupati Ogan Ilir dalam hal memberikan keputusan pemberhentian terhadap ratusan tenaga honorer kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir pada 20 Mei 2020 lalu.

Hasil pemeriksaan Ombusdman yang disampaikan oleh M. Adrian Agusriansyah, selaku Kepala perwakilan wilayah Sumatera Selatan berkesimpulan telah terjadi tindakan maladministrasi oleh Bupati Ogan Ilir dan Direktur RUSD Ogan Ilir yang memberhentikan 109 tenaga kesehatan dan non kesehatan di RUSD Ogan Ilir.

“Berdasarkan temuan yang didapat Ombusdman RI perwakilan Sumatera Selatan memberikan korektif sebagai upaya perbaikan agar Bupati Ogan Ilir membatalkan dan mencabut surat keputusan Bupati Ogan Ilir No : 191/KEP/RSUD/2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Ogan Ilir,” kata Ardian, Rabu (22/7/2020).

Terhadap tindakan korektif, Ardian menjelaskan diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, salah satu konsekuensi yang akan dijalankan apabila LAHP yang diterbitkan Ombusdman RI perwakilan Sumatera selatan tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan meneruskan LAHP tersebut ke Ombusdman RI di Jakarta untuk dilakukan penguatan agar ditingkatkan menjadi rekomendasi yang akan bersifat final dan mengikat bagi Bupati Ogan Ilir selaku pihak terlapor.

“Ketentuan dalam pasal 351 ayat (4) dan (5) UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berbunyi kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombusdman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat dan kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombusdman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat tersebut akan diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya di laksanakan oleh wakil kepala daerah atas pejabat yang ditunjuk,” jelasnya.

Penulis : Zul | Editor : YES