IBC, BIMA – Menindak lanjuti terkait persoalan JPS Gemilang yang menuai kontroversi antara instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), terkait rekomendasi Perusahaan Daerah (PD) Wawo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bima angkat Bicara.

Dalam pernyataan Hj. Nurma mengatakan bahwa terkait dengan rekomendasi PD Wawo sebagai pihak ketiga penyalur bahan baku sembako JPS Gemilang pihaknya tidak punya kewenangan.

“Terkait rekomendasi untuk akomodir garam PD Wawo bukan kewenangan dinas kelautan dan perikanan kab. Bima, jadi mustahil saya buat rekomendasi,” katanya saat dikonfirmasi IBC Biro Bima melalui aplikasi WhatsApp, Minggu (26/7/2020) kemaein.

Bahkan Nurma menegaskan, bahwa jika benar ada aturan dan regulasi yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan Pihak dinasnya. Ia menambahkan logikanya apa yang mendasari kalau memang ada rekomendasi yang disebut-sebut tersebut.

“Jika memang ada, tolong bawa dan paparkan kepada saya,” tegas Umi Nurma panggilan akrabnya.

Umi Nurma kembali menegaskan bahwa pihaknya benar-benar tidak tahu terkait rekomendasi perusahaan tersebut.

“Saya tidak tau, dan kalau bisa diluruskan bahwa untuk garam beryudium bukan kewenangan dinas kelautan yang merekomnya,” tegasnya lagi.

Selanjutnya >>>