IBC, JAKARTA – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta kepada Presiden untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang semakin menunjukkan kekhawatiran akibat pandemi Covid-19 yang semakin tidak terkendali.

Fachrul Razi menegaskan, bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020 yang sudah mengakhiri tahapan pendaftaran calon dan memasuki masa kampanye, ditunda dengan pertimbangan utama bahwa akan menimbulkan kluster baru Covid-19 yakni Kluster Pilkada.

“Pandangan ini bukan tanpa alasan yang kuat, pandangan ini dibangun tidak hanya saat ini akan tetapi jauh sebelum Pemerintah menyetujui pelaksanaan Pilkada tetap dilanjutkan di tahun ini, setelah sebelumnya sempat di tunda yaitu Desember 2020. Bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak sangat tidak rasional untuk dilaksanakan pada Desember 2020 mengingat penularan Covid-19 terus terjadi dan bahkan meningkat, sementara upaya- upaya meminimalisir penularan berjalan tidak optimal,” katanya.

Hal ini diutarakan kembali Facrul Razi di Jakarta pada Sabtu (12/9/2020) sebagai bentuk penegasan sikap DPD RI dalam menolak pelaksanaan Pilkada yang akan mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat di daerah jika tetap dilaksanakan pada Desember 2020. Fachrul Razi menegaskan dan meminta Presiden agar memperhatikan keadaan keselamatan rakyat dan agar “cluster pilkada” tidak di anggap sepele.

DPD RI melalui Komite I meminta Pemerintah untuk segera mengambil ruang atau celah yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan ruang untuk menunda pelaksanaan Pilkada pada tahun berikutnya.

“Melihat pelanggaran protokol kesehatan yang terus terjadi, Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk menertibkan pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Pemerintah perlu menguatkan koordinasi dengan pemda yang daerahnya menggelar pilkada dan diikuti koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 di tiap-tiap daerah bersama penyelenggara Pilkada,” katanya.

“Sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab kepada 105 juta Pemilih, Komite I DPD RI akan senantiasa menyampaikan penolakan pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 dan mendorong Pemerintah untuk menundanya di tahun 2021,” pungkasnya.

Penulis : DS|Editor : YES