IBC, JAKARTA – Salah satu akar masalah disharmoni kebijakan pusat dan daerah adalah mesin kekuasaan Presiden dan gubernur masih terjebak dalam psikologi politik Pilkada Jakarta dan semua jaringan buzzernya masih aktif memainkan perannya secara masif hingga saat ini.

Situasi ini juga terus memelihara psikologi massa para pemilih yang terus terbelah dan saling terjaga. Imbasnya setiap kebijakan akan ditafsirkan sesuai dengan motif politik psikologi pilkada dan pilpres warisan masa lalu.

“Saya pribadi melihat psikopolitik ini akan terus dijaga, dipelihara dan dikembangkan terus agar menjaga kelompok pemilih berbasis ideologi yang akan bertarung di pilkada mulai tahun ini hingga berujung ke Pilpres 2024 nanti,” kata Pengamat Hukum Tata Negara, Samuel Lengkey melalui keterangan tertulisnya, Minggu (13/9/2020) malam.

Samuel menyatakan semua parpol akan mementingkan kursi kekuasaan dan basis pemilihnya agar mereka bisa terus bertahan di Senayan dan ini menjadi kewajiban semua parpol agar bisa mendapatkan jabatan politik di eksekutif dan legislatif kembali

“Akhirnya ini akan menjadi sirkulasi politik yang menjebak kita semua,” sebutnya.

Menurut Anggota Tim Kaji Ulang UUD 1945 ini, bagaimana mungkin kita akan mampu menyelesaikan masalah covid-19 dan menyelesaikan masalah ekonomi jika kita masih terus terbelah dalam psikologi konflik politik di Pilkada dan Pilpres masa lalu?

“Kita tak mungkin bersatu jika terus terbelah dan tak mungkin bangkit jika terbelah terus jadi dua kekuatan politik massa yang terus berhadapan,” ungkap Samuel tegas.

Selanjutnya >>>