IBC, TANGERANG – Sejak munculnya Virus Corona (COVID-19) di Wuhan, RRT bukan saja menghilangkan jiwa manusia, melainkan juga berdampak kepada perekonomian sebuah negara. Tak terkecuali Indonesia yang turut merasakan dampak dari penyebaran virus Corona secara massif tersebut.

Banyak perusahaan ‘gulung tikar’ terpaksa harus merumahkan karyawannya atau bahkan ‘mencutikan karyawannya secara paksa/sepihak’ tanpa tanggungan akibat dampak COVID-19. Hal tersebut mungkin saja tidak dapat dihindari lagi oleh para pelaku usaha.

Namun benarkah mencutikan secara sepihak tanpa tanggungan diperbolehkan oleh Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku khususnya tentang ketenagakerjaan?

Menurut Sekretaris Jenderal Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno, sejak bulan Maret, April hingga Mei banyak karyawan (buruh) yang diliburkan atau dirumahkan, namun upah atau penghasilan tetap dibayarkan oleh perusahaan sebagai kewajibannya kepada karyawan. Tapi menurutnya ada juga perusahaan tidak membayarkan sama sekali upah pekerja.

“Ada yang diberikan setengah, ada juga enggak diberikan sama sekali hak-haknya,” ujar yang karib dipanggil Sunar ini saat dimintai tanggapan melalui selularnya, Kamis (17/9/2020).

Terkait banyak istilah yang ditemukan di lapangan, bahwa perusahaan menggunakan kalimat ‘mencutikan’ karyawan secara sepihak, bahkan tanpa tanggungan, menurut Sunar hal tersebut hanya istilah perusahaan saja, yang sebenarnya kata pria ini perusahaan sama saja merumahkan karyawannya.

“Cuti yang sebenarnya karyawan memiliki haknya, apalagi karyawan yang dirumahkan. Jadi menurut kami perusahaan wajib memberikan hak-hak pekerja,” tegas Sunar.

Senada dengan Sekjen KASBI, Ketua Departemen dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar Cahyono, mereka tetap berpedoman pada undang-undang ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat (2) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2013.

“Pengusaha tetap wajib membayar upah pekerja/buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha,” kata Kahar seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (6/4/2020).

Sementara itu dari sudut pandang korban atau karyawan yang dicutikan secara sepihak tanpa tanggungan, hanya bisa pasrah dengan keadaan, sebab menurut salah satu korban yang dicutikan secara sepihak, bahwa Virus Corona banyak menjadi alasan perusahaan untuk mencutikan atau merumahkan karyawannya.

“Tapi itu kan bukan kemauan kami para pekerja,” kata M Olfin Usfat R salah satu karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Insan Pembangunan di Kabupaten Tangerang ini saat dimintai tanggapannya, Kamis (17/9/2020).

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa dia juga bernasib sama dengan kebanyakan pekerja yang dicutikan (dirumahkan) secara sepihak oleh perusahaan. Khususnya tempat ia bekerja beralasan dikarenakan belum adanya kepastian aktivitas kampus, sehingga ia harus dicutikan tanpa tanggungan.

“Malah dalam surat yang saya terima melalui elektronik (soft copi), saya diminta sementara waktu bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Cuma yang saya sesalkan surat pemberitahuan justru saya tahu dari teman sekantor yang dia dapatkan dari grup whataspp. Kenapa awalnya bukan kesaya langsung surat itu?” ungkap pemuda yang telah bekerja sejak 2014 di STIE Insan Pembangunan ini.

Diwaktu yang berbeda, redaksi juga melakukan konfirmasi kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangungan (STIE-IP), Marhaendro Purno melalui pesan singkat Whatsapp, Kamis 17 September 2020, bahwa pihaknya mengambil kebijakan tersebut berdasarkan pertimbangan wabah COVID-19 sehingga berdampak besar dan mempengaruhi situasi dan kondisi kampus.

“Kegiatan perkuliahan menurun/berkurang secara drastis 75% dikarenakan kegiatan offline menjadi daring (Online),” tulisnya.

Selain itu alasan lain menurut Purno, bahwa keputusan tersebut untuk menyelamatkan kegiatan operasional agar tetap dapat berjalan baik. “Sebelum kami mengambil kebijakan, namun kami telah melakukan beberapa tahapan, yaitu, dengan mencutikan beberapa karyawan kami dengan tanggungan dari bulan Maret-Agustus 2020,” terangnya.

Terkait kasus karyawannya M Olfin Usfat R pihaknya mengakui adanya kesalahan dalam penyampaian surat pemberitahuan, akan tetapi lanjut Purno, bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak Yayasan dan karyawan yang bersangkutan.

“Kami juga mengakui, bahwa hal ini ada kesalahan cara penyampaian surat, akan tetapi permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak yayasan dan karyawan yang bersangkutan,” pungkasnya.

Selain sumber-sumber tersebut, redaksi juga akan melengkapi tulisan dari sudut pandang, Kementerian/Dinas Ketenagakerjaan serta Praktisi Hukum Perburuhan. (Bersambung Edisi Selanjutnya).

Penulis : AI|DB
Foto : Ilustrasi|BPLawyer.co.id