IBC, JAKARTA – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyoroti rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang rencananya akan melakukan penyederhanaan kurikulum pendidikan. Rencana penyederhanaan ini tertuang dalam Draf Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tanggal 25 Agustus 2020.

Dalam draf kurikulum tersebut, memuat poin yang menjelaskan bahwa mata pelajaran sejarah tidak lagi menjadi pelajaran yang diwajibkan bagi pelajar SMA dan sederajat. Untuk pelajar kelas 10 SMA, pelajaran sejarah digabungkan dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Sementara bagi kelas 11 dan 12, pelajaran sejarah menjadi pelajaran pilihan atau masuk kelompok peminatan yang tidak wajib. Sedangkan untuk pelajar SMK, pelajaran sejarah akan dihilangkan sama sekali.

Menanggapi rencana itu, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muhammad Asrul mengatakan bahwa menghilangkan mata pelajaran sejarah sebagai pelajaran wajib merupakan rencana yang tidak berdasar tidak masuk akal dari pemerintah.

Dia menerangkan pelajaran sejarah sangat penting bagi generasi muda untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dalam membentuk rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air.

“Ini rencana tidak berdasar sekaligus tidak masuk akal. Seharusnya pelajaran sejarah menjadi pelajaran wajib sebab didalamnya mengandung nilai-nilai kebangsaan yang akan membentuk rasa cinta tanah air kepada generasi muda,” ungkap Asrul.

Lebih lanjut, Asrul menjelaskan, pelajaran sejarah sangat penting untuk mengembangkan jati diri bangsa dan menumbuhkan memori kolektif bangsa. Didalam pelajaran sejarah, ungkapnya, mengandung inspirasi dan hikmah dari peristiwa yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas serta kembali menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang besar.

Dengan demikian, Asrul, menegaskan bahwa pelajaran sejarah tidak boleh dihilangkan atau menjadi pelajaran pilihan. Sebab, menurutnya di era perkembangan teknologi dan arus globalisasi saat ini, sejarah suatu bangsa harus menjadi batu dasar bagi generasi muda dalam mengungkap identitas diri dan nasionalnya untuk menumbuhkan jiwa nasionalismenya.

“Sejarah harus menjadi peta kognitif untuk kemajuan dan tidak boleh dihilangkan sebagai memori kolektif bangsa,” imbuhnya.

Asrul menilai menghilangkan sejarah sebagai mata pelajaran wajib sama halnya mengikuti cara-cara kolonialisme dan orde baru dalam mengaburkan peristiwa atau momentum sejarah bangsa Indonesia.

“Seharusnya mata pelajaran itu jangan dihilangkan sebagai mata pelajaran wajib, tetapi diluruskan lantaran banyak peristiwa sejarah yang dikaburkan oleh kolonialisme dan orde baru. Masih banyak penemuan-penemuan sejarah yang belum terungkap secara benar,” tutup Asrul.

Penulis : Samsudin
Editor : Samsudin Saman