Dirinya menegaskan kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.

“Fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit Covid-19,” tegas Aqil.

Dengan tegas Aqil meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.

“Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” pintanya tegas.

Selanjutnya Aqil kembal meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan Jaring Pengaman Sosial (JPS);

“Relokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan JPS,” pintanya lagi.

Selain itu, Aqil menyampaikan perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon.

“Perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” pungkasnya tegas.

Penulis : FA | Editor : YES