IBC, HALSEL – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kembali menyoroti persoalan dugaan kasus Korupsi yang ada di Dinas Pendidikan (Disdik), Selasa (22/09/20) di Labuha.

Kordinator Aksi Muhammad Adam mengatakan ada dugaan dan indikasi kuat terjadi praktek tindak pidana kejahatan korupsi di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nurlaela Muhammad.

“Aksi kami berdasarkan tindakan Pemotongan dan penyalahgunaan anggaran bantuan oprasional sekolah (BOS afirmasi) tahun anggaran 2019 Rp. 6.792.000.000 dan dana BOS kinerja senilai Rp. 2.047.000.000. dan tahun anggaran 2020 Dana BOS Afirmasi dan BOS kinerja Senilai RP. 16.500.000.000.,” sebut Amat sapaan Akrabnya Muhammad Adam saat orasi.

Amat kembali mengatakan korupsi ini terjadi karena mandulnya sistem tata pemerintahan yang ada di Halmahera Selatan.

“Dugaan praktek kejahatan Nepotisme di lingkup pemerintahan Kabupaten Halmahera selatan yang di pimpin Bupati Bahrain Kasuba. Menurut hemat kami, bahwa dugaan tindak pidana kejahatan korupsi yang melibatkan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kab. Halmahera selatan Sdri. Nurlela Muhammad telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjut aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.

Dirinya menambahkan hal ini sudah diatur di dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia.

“Ada Tap MPR RI Nomor VI Tahun 2001, tentang etika kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, TAP MPR RI Nomor VIII tahun 2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi,” sambung Amat.

Selanjutnya >>>