Bahkan Amat mendesak kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk segera bertanggung jawab atas penggelapan dan penyalahgunaan anggaran tersebut di atas.

“Kami mendesak untuk Nurlela Muhammad agar segera mengundurkan diri secara terhormat sebagai kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera selatan, karena tidak memiliki kemampuan dalam mengemban tugas,” pintanya.

Selain itu Amat mendesak kepada pihak berwajib kejaksaan Negeri kabupaten Halmahera selatan agar segera memanggil dan memeriksa Nurlela Muhammad sebagai kadis atas dugaan korupsi tersebut di atas.

Tidak hanya itu dalam aksi tersebut Amat mendesak kepada DPRD kabupaten Halmahera Selatan Untuk membentuk PANSUS dalam rangka untuk menyelidiki anggaran bantuan oprasional sekolah (BOS Afirmasi/Kinerja) tahun anggaran 2019 sampai tahun 2020 di lingkup Dikbud halsel.

“Mendesak kepada kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan agar sesegera mungkin menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagai lembaga auditor internal pemerintah agar mengaudit atas dugaan pengelolaan anggaran,” pungkasnya.

Secara terpisah, Kepala Disdikbud Halsel Nurlela Muhammad mengelak jika dirinya yang menjadi otak pemotongan dana BOS di dua tahun anggaran seperti yang dituduhkan massa aksi APAK.

“Yang jelas tidak pernah ada. Tidak ada pemotongan sama sekali,” jawab Nurlela.

Bahkan Nurlela, menegaskan pernyataan para pendemo dari APAK dianggap telah mencemarkan nama baiknya, sehingga hal ini akan dibawa ke jalur hukum.

“Akan ada upaya hukum laporan pencemaran nama baik,” pungkasnya.

Penulis :Tim | YES