IBC, PEKANBARU – Terendus adanya dugaan pungutan upeti dari dinas-dinas di Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang diperuntukkan kepada salah satu calon kepala daerah yang maju pada Desember mendatang mencuat ke publik.

Aliansi Gerakan Mahasiswa Masyarakat Pemantau Riau (GEMMPAR) mengatakan, terendusnya kabar adanya dugaan terindikasi KKN dibeberapa dinas Kabupaten Pelalawan berkaitan dengan pencalonan kepala daerah.

“Kami mendiskusikan untuk rencana aksi unjuk rasa di Kejati dan Polda Riau pada 29 September ini terkait adanya dugaan terindikasi KKN di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan,” kata Erlangga kepada IBC Biro Pelalawan pada Rabu malam (23/9/2020).

Menurut Erlangga, terkait wacana aksi unjuk rasa tersebut dirinya mendapati adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum di Dinas Kesehatan Pelalawan.

“Kami menerima informasi bahwa diduga ada terjadinya pemotongan dana Jamkesda tahun 2019 dan dana BOK dari 12 Puskesmas dengan cara menerima setoran,” katanya menjelaskan.

Erlangga juga menuturkan bahwa tak hanya soal Diskes saja yang akan disuarakan oleh kalangan aktivis pada aksi unjuk rasa esok, melainkan dugaan Ijazah palsu yang digunakan oknum anggota DPRD Pelalawan.

“Kita satukan dalam tuntutan kami besok di Kejati dan Polda Riau untuk mengusut dugaan penggunaan Ijazah palsu oleh oknum SI,” jelas Erlangga.

Penulis : Faisal | YES