IBC, PEKANBARU – Aliansi Gerakan Masyarakat Mahasiswa Pemantau Riau GEMPPAR) melakukan aksi unjuk rasa terkait Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau dikenal juga sebagai surat kelakuan baik yang diperoleh dari kantor kepolisian merupakan dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pencalonan anggota DPRD Pelalawan, Riau atas nama SI didepan Mapolda Riau pada Selasa (29/9/2020) siang kemarin.

Kordinator umum (Kordum) GEMMPAR, Erlangga menyebutkan terbitnya SKCK atas nama SI menimbulkan pertanyaan besar. Menurutnya laporan di Polda Riau dan Polres Pelalawan SI sebagai terlapor dugaan Ijazah Palsu belum ada SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

“Kita mempertanyakan atas laporn yang masuk dikepolisian Polda riau dan Polres Pelalawan terkait dugaan ijazah palsu anggot DPRD Pelalawan, SI. SP3 belum ternbit, namun Sunardi dapat memperoleh SKCK. Hal ini sangat disayangkan, kita berharap pihak kepolisian tegakan hukum sebagai panglima tertinggi dan persamaan dimata hukum,” kata Erlangga selaku Kordum GEMMPAR kepada IBC Biro Pelalawan pada Selasa (29/9/2020) sore.

Aksi unjuk rasa sempat berlangsung di Mapolda Riau dengan membentangkan sepanduk bertuliskan “Usut tuntas dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Pelalawan Sunardi” meski hanya berlangsung selama 10 menit setelah puluhan massa diminta membubarkan diri oleh pihak kepolisian disebabkan masih dalam suasana Covid-19.

“Aksi kami terpaksa hanya sebentar, kita menghormati permintaan Kepolisian untuk Audiensi,” ujar Erlangga.

AKBP Indra Wijatmiko menjelaskan terbitnya SKCK sedang dalam proses pemeriksaan bukanlah sebuah perbuatan non prosedural.

“Boleh saja, didalam SKCK itukan disebutkan sedang dalam pemeriksaan kasus apa begitu, misalnya si Andi yah, disebutkan bahwa yang bersangkutan sedang tersangkut proses apa,” jelas Kapolres Pelalawan, AKBP Indra Wijatmiko pada Rabu sore (30/9/2020).

Penulis : Faisal | YES