IBC, SUMSEl- Massa tergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi (ARUD) mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov)karena ada dugaan pelanggaran oleh Pjs Bupati Ogan Ilir (OI), Senin (5/10/20).

Berkaitan dengan aturan Menteri Dalam Negeri No : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2020 dengan No :800/078/III/2020 perihal rekomendasi pencairan.

Koodinator aksi ARUD Andreans menuntut Gubernur Sumsel Herman Deru untuk dapat menegur Pjs Bupati Ogan Ilir (OI) Aufa Syahrizal atas tidak cakapnya dalam menjalankan tugas, membatalkan dan menarik surat No 800/078/III/2020, tanggal 29 September 2020 dengan dugaan mal administrasi serta cacat hukum, juga meminta pjs Bupati OI membuat pernyataan maaf kepada Presiden, Mendagri, Gubernur Sumsel, DPRD OI dan rakyat Sumsel dimedia lokal maupun nasional serta terakhir meminta Gubernur dan Pjs yang ditempatkan disemua daerah Pilkada bersikap netral.

“Pjs Bupati tu hanya jadi mandor atau pengawas sementara saja, kira-kira ada yang salah baru ditegur bukan mengeluarkan surat sakti No.800/078/III/2020 yang menjadi penyebab kegaduhan di kabupaten Ogan Ilir baik di Pemerintahannya maupun warganya,” ucapnya.

Dirinya menambahkan akan mengawal dan mencermati tindak tanduk Pjs di tujuh kota kabupaten se-Sumsel yang melangsungkan pilkada serentak serta siap melaporkan kepada pihak terkait jika kami menemukan adanya politisasi pjs Bupati yang berkaitan dengan penugasannya.

“Jika Pjs Bupatinya salah minimal dievaluasi dan kalau terbukti silahkan ganti jangan dibuat blunder karena kalau mereka masih dipelihara maka jadi pertanyaan kita ada apa dibalik itu semua,” ucap Andreans.

Aksi demo diterima oleh asisten III bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel Edwar Juliarta mengucapkan terima kasih atas penyampaian aspirasi masyarakat yang menamai ARUD dan berjanji akan menyampaikan kepada gubernur atas tuntutan ini.

Selanjutnya >>>