IBC, SUMSEL – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan gelar rapat koordinasi persiapan penertipan lahan aset milik pemerintah provinsi (Pemprov) yang dilaksanakan di Aula Praja Wibawa Satpol PP Provinsi Sumsel pada Selasa (6/10/2020).

Rapat dihadiri tim gabungan satgas aset Kapolda, Kajati, BPKAD Sumsel , BPN Sumsel, Dinas Lingkungan Hidup Sumsel dan Pertanahan, Biro hukum, Kajati, Satuan Pol PO Kota Palembang, Camat, Lurah beserta jajaran satuan Pol PP Sumsel.

Kasat Pol PP Provinsi Sumsel Aris Saputra mengatakan bersama pihak Kecamatan dan Kelurahan Jakabaring kita akan merencanakan penertiban serta penataan lahan-lahan milik pemerintah Provinsi Sumsel yang diatasnya berdiri empat bangunan rumah kosong termasuk bangunan baru yang akan dibangun rumah dan enam gerobak liar baik yang baru maupun yang lama di sekitar Bundaran Tugu Paremeswara depan pintu gerbang Perumahan Top Rt.62 Rw.07 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang.

“Kita sudah memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga yang sudah kita layangkan dari Bulan Januari sampai dengan saat ini. Kemarin tertunda oleh situasi Covid-19 karena saat ini masyarakat sudah menggeliat kembali sehingga jika dibiarkan maka bangunan itu menjamur dan semakin banyak maka akan kita ambil tindakan tegas,” imbuhnya.

Dirinya menambahkan dari hasil rapat ini kita mempelajari surat-surat kepemilikan yang bersangkutan kalau memang benar mereka membangun dan kita akan mengeluarkan surat keputusan untuk penertiban dalam waktu dekat ini.

“kita bukan menggusur rumah-rumah tempat tinggal tapi menertibkan tempat berdagang yang sesungguhnya bisa diatur tidak permanen, jika ada event-event penting mereka bisa bergeser ke tempat yang ditentukan,” jelas Aris.

Terakhir Aris Saputra mengatakan jika sudah melaksanakan penertiban Satuan Pol PP tidak bergerak sendiri namun akan mengajak Pemprov Sumsel yang mempunyai tim satgas aset bangunan tidak bergerak dan mengajak pihak-pihak lain yang berkaitan dengan keamanan seperti Polda Sumsel, Polresta Palembang, Polsek, Koramil, Kecamatan, Kelurahan dan Rt setempat.

“Sekali lagi kita bukan menggusur atau melarang pedagang tapi kita menata dan mengamankan aset milik pemerintah Provinsi Sumsel,” tegasnya.

Penulis : Zul | YES