IBC, BOGOR – Adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di media sosial.

“Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten), UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi). Hal ini tidak benar, karena faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada,” ungkap Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jum’at (9/10/2020).

Jokowi menambahkan ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam.

“Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,” tambahnya.

Kemudian Jokowi menyebutkan adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti: cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya.

“Saya tegaskan juga ini tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin,” sebutnya tegas.

Terkait informasi bahwa perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak, dengan tegas Jokowi menyatakan perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak.

Selanjutnya >>>