IBC, TALIABU – Sekertaris Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP), Pulau Taliabu, Dedy Jakaria, mendesak Penyidik direktur kriminal khusus (Dirkrimsus), Polisi Daerah (Polda), Maluku Utara (Malut), segera melidik kasus dugaan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Taliabu tahun anggaran 2019 senilai 47 Miliar tanpa SP2D pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019.

Secara mekanisme, proses pencairan tersebut diduga melibatkan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu yakni Irwan Mansur.

“Kami meminta pada penyidik Dirkrimsus Polda Malut dan Kejati Malut untuk segera usut dan selidiki kasus dugaan pencairan 47 miliar tanpa SP2D tahun anggran 2019 di Kabupaten Pulau Taliabu,” ungkap Dedy pada IBC, Minggu (11/10/2020).

Menurut Dedy pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala BPPKAD pada sejumlah media online dan cetak beberapa waktu lalu, itu menunjukan sikap yang tidak wajar alias tidak baik sebagai seorang yang lebih bertanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan di daerah ini.

“Kan lucu jika pak Irwan sebut anggaran 47 miliar itu dia juga tidak tahu apa masalahnya sampai anggaran 47 miliar itu hilang, ini kan pernyataan yang sangat tidak etis yang tidak perlu disampaikan, sebagai seorang pimpinan,” katanya, seraya tak meyakini hal tersebut.

Untuk itu sekali lagi, dirinya meminta kepada penyidik Dirkrimsus dan Kejati Malut untuk segara selidiki kasus ini sampai selesai.

“Kami minta segera selidiki dan selesaikan kasus ini, jangan biarkan korupsi merajalela di Negeri yang kami cinta ini,” tutup Dedy, berharap diusut dugaan kasus tersebut.

Penulis: Havid | YES