IBC, JAKARTA – Pro-Kontra terhadap Undang-Undang Omnibus Law hingga saat ini tentu menjadi pertanyaan banyak pihak, perang narasi antara pemerintah dan kontra pemerintah hingga kini tak juga usai.

Terkait adanya pro-kontra tersebut, redaksi mencoba menggali dari sudut pandang Pengamat Ekonomi mengenai UU Omnibus Law yang sedang diperdebatkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Khususnya mengenai perizinan sektor pertanahan.

Apakah hal itu dapat memutus mata rantai birokrasi seperti wewenang Gubenur, Bupati dan Wali Kota? Dan benarkah UU Ciptaker dapat juga merugikan Gubernur, Bupati dan Wali Kota?

Menurut Pengamat Ekonomi Chandra Kurniawan saat dimintai tanggapannya, bahwa hal itu justru mempermudah adanya investasi di daerah tertentu, yang selama ini hematnya, sangat berbelit birokrasi ketika ingin berinvestasi di suatu daerah.

“Logika sederhana, tentu tujuan pemeritah pusat maksudnya baik, untuk memutus mata rantai yang selama ini proses perizinan berbelit-belit. Apalagi kita tahu gara-gara banyaknya aturan yang tumpang tindih, akhirnya warga di sekitar lokasi jadi korban. Misal terjadinya konflik lahan dengan perusahaan,” ujar pria jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Bung Karno ini.

Sementara untung rugi kepala daerah ia tak menjelaskan detailnya, menurut Chandra dalam UU Ciptaker terkait pembebasan lahan, setahunya tidak ada kalimat ganti rugi, yang ada ganti untung. “Jadi jelas kan,” terangnya menyindir.

Ia kembali mencontohkan terkait perizinan sektor pertanahan atau pembebasan lahan sebelum lahirnya UU Ciptaker, analoginya seperti seorang pemilik usaha rumah kontrakan yang memiliki 1 orang istri, 3 orang anak dan beberapa orang cucu, mereka memiliki peran masing-masing dalam mengelola usaha tersebut.

“Bapaknya punya peran memegang kunci pintu utama sebagai akses masuk rumah kontrakan, tapi sebelum itu, yang mau ngontrak harus melalui istrinya dulu yang pegang kunci kamar tidur utama, selanjutnya menghadap lagi ke 3 orang anaknya yang pegang kunci kamar-kamar lainnya, sedangkan beberapa cucunya menjadi marketing atau memasarkan kontrakannya,” sambung Chandra.

“Jadi saya kira terbayang ya… berbelitnya mau ngontrak aja harus melalui istri, anak dan cucunya, sampai dengan terakhir kebapaknya lagi barulah dapat akses pintu masuk utama. Itu aja sudah makan waktu lama. Celakanya kalau istri dan anaknya enggak ada di tempat. Makanya UU Ciptaker terkait pertanahan menyederhanakan itu,” papar pria yang juga pelaku usaha kecil menengah ini.

Selain itu, ia juga menyampaikan pendapat lainnya, bahwa apa yang dilakukan pemerintah pusat tentu memiliki dasar pemikiran dan fakta-fakta yang ada selama ini.

Selanjutnya>>>