IBC, SUMSEL – Team crisis Omnibus Law angkat bicara terkait penangkapan beberapa mahasiswa, pelajar, buruh serta masyarakat umum yang melihat, tetapi mereka tidak melakukan tindakan anarkis pada saat berlangsungnya aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu selama tiga hari berturut-turut secara represif oleh pihak kepolisian.

Ketua Team Crisis Omnibus Law Sumsel, juga sebagai advokad, Idasril Firdaus Tanjung, didampingi Iskandar Sabani, Sahhrudin, CA EL Mangku Anom, Dody YS, Febriansyah dan Sumankos menanggapi aksi represif tersebut sudah berlebihan karena sebagai penegak hukum tentu menjadi perhatian kita menyikapinya bersama-sama dan berharap menjalankan amanat undang-undang yang berlaku, sebagaimana pernyataan pendapat dimuka umum dijamin UUD 1945, UU tahun 1998 dan keputusan Kapolri No.9 tahun 2008.

“Baru-baru ini Kapolri Idham Azis mengeluarkan pernyataan dengan Ustad das’as Latif untuk tidak melakukan pemukulan kepada pengunjuk rasa penyampaian pendapat terutama pada area vital seperti kepala,” ujar Idasril saat diwawancarai wartawan IBC dikantornya, Sabtu (10/10/2020).

Terakhir Idasril menambahkan bahwa pihaknya sangat menyesalkan dan sayangkan atas terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap para pengunjuk rasa karena mereka tidak melakukan perbuatan yang berindikasi pada perbuatan anarkis atau memicu kerusuhan.

“Sebagai advokasi berharap menjadi perhatian para pengambil kebijakan khususnya kepolisian Kota Palembang agar lebih humanis dalam menyikapi penyampain pendapat oleh mahasiswa, pelajar, buruh ataupun masyarakat umum lainnya,” ucapnya

Ditempat yang sama Saharuddin juga mengatakan sebagai praktisi hukum berstatus lawyer sangat menyayangkan sikap arogansinya teman-teman kepolisian terhadap menanggulangi adik-adik mahasiswa yang menyuarakan hak-hak segala sesuatu terhadap undang-undang, jadi kami dalam hal ini sangat prihatin melihat tindakan tersebut seakan -akan masyarakat yang melihat dan mahasiswa demo ini melebihi dari pada kejahatan-kejahatan yang luar biasa.

“Kepada pihak kepolisian untuk kedepan jangan lagi melakukan hal-hal yang bersifat perbuatan melawan hukum tantunya yang berlawanan dengan Hak Azasi Manusia (HAM) walaupun lagi dalam menjalankan tugas, karena kita dimata hukum sama,” imbuhnya.

Penulis : Zul | YES