IBC, JAKARTA – Tudingan gerakan mahasiswa dalam melakukan aksi unjukrasa menuntut agar dibatalkannya Undang-Undang Omnibus Law berdasarkan informasi hoax dan ditunggangi oleh partai politik tertentu, dibantah keras oleh kelompok mahasiswa yang tergabung di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Mereka menilai tuduhan tersebut tidak berdasar, bahkan cenderung mendegradasi gerakan mahasiswa. Untuk itu, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menyatakan sikapnya, sebagai berikut.

“Perlawanan ini benar-benar perlawanan rakyat yang resah dengan pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Kita tahu sejak pengajuan dan pembahasannya saja sudah ditentang oleh gerakan rakyat,” ujar Ketua Umum LMND Muhammad Asrul melalui keterangan tertulis resminya yang diterima redaksi, Senin (12/10/2020).

Ia membantah keras tudingan pemerintah yang mengatakan, bahwa gerakan mahasiswa dan rakyat bergerak berdasarkan informasi hoax serta partai politik tertentu. Namun ia menegaskan, bahwa gerakan rakyat dan mahasiswa adalah murni gerakan rakyat yang lahir dari akar rumput.

Hal itu lanjut dia, diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. “Seperti, UU Omnibus Law, Revisi UU KPK, RKUHP, UU Minerba dan naiknya iuran BPJS Kesehatan,” ungkap Asrul.

Selain itu, LMND pun mendesak pihak kepolisian untuk tidak melakukan tindakan refresif atau kekerasan dalam menangani aksi unjukrasa. Demikian juga ia meminta untuk segera membebaskan massa (peserta) aksi yang ditangkap dalam memperjuangkan agar dibatalkannya UU Omnibus Law.

Imbuhnya, jika aparat masih melakukan tindakan kekerasan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Maka sambung Asrul, hal tersebut justru tidak akan pernah menyurutkan perlawanan rakyat, tetapi perlawanan rakyat akan semakin menguat dan membesar terhadap pemerintah.

“Untuk itu kami meminta kepada presiden Jokowi dan wakil presiden KH. Ma’ruf Amin agar segera mencabut UU Cipta Kerja, dan beberapa produk perundang-undangan lainnya yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi hal itu justru berpihak kepada korporasi dan modal asing,” pungkasnya.

Tambah Asrul menutup keterangan tertulisnya, ia pun mendorong seluruh elemen gerakan untuk terus melanjutkan konsolidasi, dan memperkuat simpul-simpul gerakan, serta memperluas gerakan perlawanan terhadap UU Cipta Kerja yang membuat rakyat cilaka tersebut.

Penulis : FA|YES
Foto : Ist
.