IBC, TALIABU – Semakin gencarnya soal anggaran Rp47 Miliyar yang dicairkan tanpa SP2D, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Komunikasi Politik, DPC-PDIP Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, bakal surati dua anggota DPRD Pulau Taliabu asal PDI-P untuk mengawal proses audit dengan tujuan tertentu (ATT).

“Mencuatnya pencairan anggaran tanpa melalui prosedur surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh Pemkab Pulau Taliabu, diduga kuat ada ‘mafia’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terstruktur, sistematis dan masif. Terkuaknya pencairan anggaran Rp 47 miliar tanpa SP2D ini, setelah BPK RI perwakilan Malut melakukan audit dengan tujuan tertentu (ATT) beberapa waktu lalu,” kata Budiman pada IBC, Rabu (14/10/2020).

Selain itu, soal pengawalan yang didesak oleh Budiman, sebagai bentuk dugaan bahwa adanya kelompok mafia APBD oleh Pemda Taliabu. P

Dirinya menambahkan pasalnya, predikat diclaimer bukan suatu kebetulan, namun merupakan satu rangkaian pertanggungjawaban keuangan daerah yang tidak sesuai, baik proses pencairan, penggunaan, peruntukan maupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hingga itu, kedua DPRD diminta mengawal proses audit ATT dan mendesak Pjs. Bupati untuk membongkar adanya ketidakberesan pengelolaan APBD. Terhitung sejak tahun 2016 lalu, karena dicurigai sudah berlangsung lama.

“Penggunaan atau pencairan dana tanpa SP2D kami menduga sudah sejak lama terjadi, tapi baru terkuak saat ini. Kita ketahui bersama bahwa, dalam ATT akan menemukan kecurangan yang dilakukan. Faktanya, BPK Malut menemukan itu, dan ini harus dibongkar oleh Pjs. Bupati saat ini,” ungkap Budiman.

Dia menjelaskan bahwa, terdapat 4 poin utama yang itu harus dicermati. Inilah yang harus dilakukan Pjs Bupati maupun BPK RI, yakni pencegahan terjadinya kecurangan, pendeteksian dini dan investigasi kecurangan serta penegakan hukum atau penjatuhan sanksi.

“Dengan adanya temuan pencairan anggaran Rp. 47 miliar tanpa SP2D sangat jelas, ada prosedur yang tidak sesuai atau pelanggaran peraturan perundang-undangan. Maka, selain pencegahan harus diguring ke penagak hukum untuk melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap ini menjadi terang, apakah memenuhi unsur pidana sebegaiman pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor,” terang Ketua Bapilu Partai Banteng itu.

Berdasarkan indikasi kasus tersebut, kata Budiman, hal itu sama persis dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Timur tahun anggaran 2016 sampai 2018.

“Jadi kasus ini sama dengan yang terjadi disana, dan Inikan sudah ada orang yang terpidana namun jumlahnya hanya belasan miliar, cuma Pemkab Pulau Taliabu punya talalu banyak,” katanya meyakinkan.

Untuk itu, dirinya meminta anggota DPRD dari partai PDI Perjuangan untuk mengawal proses audit ATT oleh BPK-RI perwakilan Maluku Utara dan segera mendesak DPRD bahas hal itu secara bersama dengan Pjs. Bupati.

“Harus bahas secara bersama dengan Pjs Bupati dan Pjs segara membongkar oknum ‘mafia’ APBD,” ungkapnya sebagai instruksi khusus.

Penulis : HVD | YES