IBC, TALIABU – Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) dan Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun meminta Pj Bupati Pulau Taliabu, segera membongkar dugaan Mafia APBD 47 Miliyar yang dicairkan tanpa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kabupaten Pulau Taliabu, Tahun anggaran 2019.

Hal itu diketahui, setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara, melakukan audit dengan tujuan tertentu (ATT) beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pulau Taliabu meyakini, dibalik layar ada dugaan mafia APBD oleh Pemda Taliabu. Pasalnya, predikat diclaimer bukan suatu kebetulan, merupakan satu rangkaian pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang tidak sesuai, baik proses pencairan, penggunaan, peruntukan maupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Penggunaan atau pencairan dana tanpa SP2D kami menduga sudah sejak lama terjadi, tapi baru terkuak saat ini. Kita ketahui bersama bahwa, di dalam audit dengan tujuan tertentu akan menemukan fraud (kecurangan) yang dilakukan. Faktanya, BPK Malut menemukan itu, dan ini harus dibongkar,” ungkap Budiman L Mayabubun kepada IBC, Selasa (13/10/2020).

Dalam Fraud Examination, Budiman menjaslakan bahwa terdapat 4 poin utama yang itu harus dicermati. Inilah yang harus dilakukan Pj Bupati mapun BPK RI, yakni  Pencegahan fraud, Pendeteksian dini, dan Investigasi fraud serta Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi.

“Dengan adanya temuan pencairan anggaran Rp 47 miliar tanpa SP2D sangat jelas, ada prosedur yang tidak sesuai atau pelanggaran peraturan perundang-undangan. Maka, selain pencegahan harus digiring ke penagak hukum untuk melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap ini menjadi terang, apakah memenuhi unsur pidana sebegaimana pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor,” terangnya menjelaskan.

Tak hanya itu, disebutkan bahwa kepala BPPKAD Irwan Mansur dan Kepala Bank BRI Unit Bobong harus pertanggungjawabkan persoalan ini. Sebab, setiap pencairan harus ada SP2D, karena proses itu merupakan wewenang Bendahara Umum Daerah (BUD) dan anggaran tersebut berada pada pengawasan kepala Bank.

Selanjutnya >>>