IBC,  Surabaya – Warga dan Pengurus RT/RW serta Tokoh Masyarakat Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya menggelar aksi dalam rangka menolak Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.

Beleid tersebut adalah dasar yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Beberapa aspek yang diatur meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi.

Ketua LPMK Kelurahan Jeruk, Budiono, menyampaikan bahwa masyarakat meminta agar Perwali Surabaya 28/2020 segera dicabut atau direvisi. Khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pemakaman pasien Covid-19.

Pasalnya, mayoritas masyarakat menolak pemakanan jenazah yang terdiagnosa penyakit Covid-19 dimakan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Babat Jerawat. Mereka menyarankan agar pemakamannya dilakukan di makam Kelurahan Jeruk saja.

“Kami berharap kepada pak Lurah dan Pak Camat untuk segera menyampaikan tuntutan ini kepada Walikota, karena keresahan yang terjadi dimasyarakat jangan sampai menjadi permasalahan yang tidak dikehendaki oleh kita semua,” kata dia di Surabaya, Selasa (14/10).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua RW 01 Kelurahan Jeruk, Sapaat, menegaskan bahwa untuk membuktikan keseriusan dalam penolakan, para Pengurus RT, RW dan LPMK kompak menyerahkan stempel lembaga kepada pihak kelurahan.

“Ini sebagai tanggung jawab kami kepada seluruh warga Kelurahan Jeruk,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Lakarsantri, Harus Ismail, berharap para pengurus RT, RW dan LPMK agar membawa kembali stempel. Sebab, hal itu akan berdampak pada pelayanan surat menyurat masyarakat.

Bahkan, ini juga akan berdampak pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya Desember 2020 nanti.

“Ini butuh proses, jika bapak-bapak menyerahkan stempel tentu akan berdampak, ya kalau segera selesai, kalau tidak, mengganggu agenda yang lain terutama yang berdekatan dengan hari ini, yakni Pilkada,” ucapnya.

Sementara itu, Perwakilan Komisi II DPRD Surabaya, Hari Santosa, berjanji akan membawa permasalahan yang terjadi di masyarakat bawah tersebut dalam agenda rapat dewan.

“Saya telah menerima surat pernyataan ini dan akan saya bawah ke rapat DPRD,” ujarnya.

Penulis: JP/Editor: FAD