IBC, TALIABU – Status disclaimer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Taliabu tahun anggaran 2019 yang di dalamnya ikut mencuat adanya temuan pencairan anggaran Rp47 miliar yang diduga tanpa melalui prosedur SP2D, kini mendapat sorotan dari Sekretaris MPC, Pemuda Pancasila, Kabupaten Pulau Taliabu, Dedi Jakaria.

Dedi menilai DPRD pincang dalam menjalankan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah dilingkup Pemkab Taliabu.

“Harusnya DPRD tidak menyetujui Ranperda pertanggungjawaban APBD 2019 yang disampaikan lewat paripurna pada beberapa waktu lalu,” ungkap Dedi pada IBC di Bobong, Kamis (15/10/2020).

Dirinya menjelaskan, status disclaimer APBD 2019 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Maluku Utara, mestinya itu menjadi tolak ukur bagi DPRD untuk menelaah serta mencermati LKPJ Bupati secara saksama, agar memberikan pertimbangan atau menolak LKPJ itu, bukan DPRD terkesan ikut mengiyakan serta menyetuji kondisi keuangan daerah yang oleh BPK tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk melakukan penghitungan untuk mendasari pencairan anggaran Rp 47 miliar yang tak dapat diyakini kewajarannya.

“Posisi DPRD yang kompak menyetujui LKPJ Bupati atas APBD 2019 yang oleh BPK dinyatakan disclaimer diserta lampiran temuan Rp 47 miliar yang diduga dicairkan tanpa SP2D, ini bukti DPRD tak bisa diharapkan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah saat ini,” tegas Dedi menjelaskan.

Sementara itu, kata Dedi, dalam setiap paripurna penyampaian dan pembahasan LKPJ APBD oleh setiap kepala daerah, seharusnya itu dilampirkan dengan LHP BPK sebagai dasar bagi DPRD untuk disingkronkan dengan pertanggungjawaban APBD dari kepala daerah, justru yang terjadi itu tidak ada.

“Tiba-tiba DPRD kompak menyetujui dan mengesahkan Ranperda Lkpj Bupati,” pungkasnya.

Penulis : HVD|YES