IBC, JAKARTA – Politisi PDI-Perjuangan yang juga merupakan Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai dalam kurun satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin penuh dengan cobaan yang sangat berat. Tidak hanya Covid-19 yang sedang mewabah, kelahiran Omibus Law berupa UU Cipta Kerja (Ciptaker) juga menuai kontroversi mendalam yang menyita energi.

“Covid-19 dan pro kontra Omnibus Law Cipta Kerja adalah ujian buat semua anak bangsa,” kata Rahmad dalam keterangan pers, Senin (19/10/2020).

Lebih lanjut, kata Rahmad, Soal Covid-19 memang sudah menjadi wabah dunia. Hampir semua negara di dunia menghadapi kondisi serupa dengan Indonesia.

Demikian juga ia menyikapi hasil survei yang menyatakan, 55 persen masyarakat Indonesia menganggap kondisi ekonomi buruk sejak Mei 2020, atau saat pandemi Corona melanda Tanah Air. Menurutnya, situasi tidak mengenakkan akibat Covid-19 tdak semata dihadapi pemerintahan Jokowi, tapi seluruh pemerintahan di dunia ikut terguncang akibat pandemi.

“Tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak pandemi ini. Jadi, seluruh dunia termasuk Indonesia, akan menurun pertumbuhan ekonominya. Bahkan mengalami resesi. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri dan duniapun seperti itu,” ujar Handoyo.

Sambungnya menyampaikan, kondisi memprihatinkan ini harus dijadikan momentum untuk tetap bersatu, bergotong royong mengatasi persoalan.

Ia juga mengajak masyarakat agar bersatu membantu pemerintah untuk mengendalikan Covid-19. Apalagi delapan bulan terakhir ini, Presiden sudah menanggulangi Covid dengan cukup bagus. Angka sembuh Corona terus meningkat, bahkan di atas rata-rata dunia.

“Nah, terkait dengan satu tahun ini saya kira Pak Jokowi sudah berusaha keras menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk penanggulangan sosial, penanggulangan pandemi, baik kesehatan maupun ekonomi. Saya kira parlemen harus ikut mengawasi,” tambah Handoyo.

Selain itu Handoyo juga mengatakan, bahwa menyangkut janji Presiden Jokowi untuk meningkatkan atau membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran, diakuinya masih memunculkan pro dan kontra.

Soal Omnibus Law Cipta Kerja, ia mengimbau masyarakat berpikir positif, bahwa ini dilahirkan memang untuk membuka lapangan kerja, menghilangkan tumpang tindih perizinan, untuk mengefisiensikan birokrasi, dan sebagainya.

Maka kata dia, bagi kelompok masyarakat yang tidak sependapat dengan UU Ciptaker, bisa segera mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena itu merupakan hak konstitusionalnya.

“Marilah kita manfaatkan ruang hukum yang sudah diberikan oleh konstitusi kita. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Ini untuk melindungi saudara kita yang kemungkinan terpapar Covid-19 dalam demo,” tutup Legislator daerah pemilihan Boyolali, Jawa Tengah ini.

Penulis : AI|FDS