IBC, SANANA – Pemuda menghimbau kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Pohea Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula agar tidak terlibat politik di pemilihan Bupati tahun 2020.

Pasalnya secara tegas dalam Undang-Undang (UU) Nomor.6 Tahun 2014 serta 10 Tahun 2016 melarang kepada kepala desa/lurah dan perangkat desa untuk tidak melakukan politik praktis.

Selain larangan dalam UU tersebut juga dijelaskan sangsi dan denda apabila kepala desa dan perangkatnya terlibat politik dan merugikan salah satu pasagan calon bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur.

Pemuda Pohea Faldi Fatmona menghimbau kepada Pemdes Pohea serta perangkat desanya agar tidak terlibat politik praktis Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula yang berpihak pada salah satu pasangan calon dan merugikan calon lain.

“Saya pikir dalam perundang-undangan telah diatur secara terkait larangan keterlibatan kepala desa dan perangkat desa yang kemudian merugikan salah satu pasangan calon bupati, sehingga saya menghimbau kepada Kepala Desa Pohea agar bersikap netral dan mendudukkan dirinya sebagai pembina politik di desa bukan sebagai pelaku politik utama di salah satu kandidat Bupati kabupaten kepulauan Sula periode 2020-2025,” imbaunya ketika dijumpai media IBC dikediamannya, Rabu,(21/10/2020).

Selain itu juga ia menghimbau agar kepala desa Pohea dan perangkatnya tidak mengerahkan masyarakat atau mengintimidasi serta memaksa masyarakat untu memilih salah satu pasangan calon bupati.

“Selain dari itu saya menghimbau kepada kepala desa dan perangkatnya agar tidak memaksa, mengintimidasi serta mengarahkan masyarakat desa Pohea memilih salah satu pasangan calon bupati, namun biarlah masyarakat kita menentukan hak berdemokrasinya sendiri karena dari nurani mereka melahirkan pemimpin membagun Sula lebih baik kedepan,” tandas Faldi.

Penulis : SF|YES