IBC, SANANA – Mantan Ketua Umum Himpuan Pelajar Mahasiswa Pohea (HPMP) M.Nasrun Pawah sebut Kepala Desa (Kades) Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula tidak bernyali tuntaskan Persoalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manayana yang hingga saat ini masih menjadi misteri.

Bagaimana tidak anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Manayana Desa Pohea pada tahun 2017 dianggarkan oleh desa sebesar Rp50.000.000, untuk dikelola menjadi sumber pendapatan Desa.

Selanjutnya anggaran yang dikelola oleh Pengurus BUMDes Manayana dijalankan dalam bentuk usaha simpan pinjam pada 01 Januari 2018.

Pada awal usaha ini berjalan cukup signifikan, namun tidak diketahui penyebabnya kemudian usaha simpan pinjam ini mandek hingga saat ini.

Mantan Ketua BUMDes Manayana Desa Pohea Samsur Rizal Umamit menegaskan bahwa persoalan BUMDes secara administrasi telah selesai dan pada saat itu juga sudah menyatakan telah keluar dari kepengurusan BUMDes saat itu.

“Saya beberapa bulan kemarin di surati oleh pihak desa untuk rapat bersama disaat itu. Dalam surat undangan dicantumkan bahwa ketika tidak hadir maka akan dibawa kepihak berwajib. Di saat itu juga saya menghadiri undangan tersebut, rapatnya di selenggarakan di Balai Desa Pohea. Saya menjelaskan secara rinci anggaran tersebut dan lewat kesempatan itu juga saya secara pribadi mengudurkan diri secara lisan dihadapan Kepala Desa dan Perangkat Desa,” tukasnya kepada IBC Biro Kepulauan Sula saat dimintai konfirmasi di kediamannya, Kamis (22/10/2020).

Selain itu juga Samsur menjelaskan bahwa masalah mandeknya BUMDes dan ketidakjelasan anggaran ini dianggap tidak lagi berurusan dengannya karena waktu itu telah keluar dari kepengurusan.

“Persoalan ketidakjelasan anggaran Rp50.000.000, yang dijalankan oleh BUMDes saya sudah tidak tahu, yang jelas dalam rapat waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa nilai pinjaman anggota berapa dan termasuk yang dipinjam oleh pihak desa Rp10.000.000 yang tak tahu sudah diganti atau belum saya tidak tahu,” tegasnya.

Selanjutnya, Samsur menyampaikan terkait rapat waktu itu dirinya diancam apabila tidak kasih selesai mereka akan bawa ke penegak hukum.

“Toh kenapa sampai saat ini Kepala Desa dan Ketua BPD belum juga bawa ke pihak penegak hukum jangan jangan Kades sengaja menutupi ini biar jangan orang tau sumber masalahnya,” sebutnya kesal.

Secara terpisah mantan Ketua HPMP M.Nasrun Pawah menanggapi persoalan ini menyebutkan bahwa seharusnya Kades mampu menyelesaikan masalah ini, sebab ini merupakan uang orang bayak bukan uang milik pribadi.

“Harusnya Kades memiliki nyali untuk segera menuntaskan persoalan ini bukan menutupi, karena sudah di lakukan rapat beberapa kali kenapa belum melahirkan solusi yang solutif,” jelas Nasrun saat dijumpai dikediamannya.

Selain itu Nasurun mengatakan bahwa dirinya mendengarkan pihak kepolisian akan dilibatkan dalam masalah ini, namun kenapa hingga saat ini masih sebatas janji-janji kapan aksinya.

“Ingat ini uang masyarakat yang harus digunakan kepentingan masyarakat jadi Kades juga bertanggung jawab penuh selesaikan masalah ini bukan sengaja di diami,” tutupnya.

Penulis : SF|YES